Home ] Up ] Tercela ] Menguntungkan ] Dilematis ] Konteks Pacta ] [ Berperangkap ]

Diterbitkan di surat kabar haria Suara Timor Lorosa'e Pada tanggal 5-6 Maret 2003

TIMOR GAP

Sebuah Celah yang berperangkap misterius

(Sebuah Kajian reflektif tentang sikap Australia atas persoalan Unitisasi Gas alam di ladang Greater Sunrise)

Timor Gap is a Mysterious Trap

(Reflective analysis on Australia’s attitude over the Sunrise Unitisation problem)

Oleh

Adriano do Nascimento, pemerhati masalah Timor gap

Bekerja di La’o Hamutuk, Institut Pemantau institusi internasional


Pakta atau kesepakatan untuk mengeksplorasi minyak dan gas alam antara Australia dan Timor Lorosa’e di Timor Gap yang diusulkan oleh pemerintahan Mari Amudin Bin Alkatiri telah diluluskan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen dalam memori “ratifikasi” pada tanggal 17 Desember 2002. Dengan ratifikasinya kesepakatan ini, Timor Lorosa’e dan Australia akan membagi minyak dan gas di Timor Gap selama 30 tahun mendatang.

Dan dengan ratifikasi ini pula maka proposal pembagian hasil bersama telah memiliki legalitas hukum dan bahkan mungkin memiliki legalitas sosiologi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa pun, baik itu pemerintah baru yang akan menggantikan kepemimpinan Mari Amudin Bin Alkatiri maupun anggota parlemen baru yang akan menggantikan kepemimpinan Fretelin selama 6 kali pemilihan mendatang. Artinya siapa pun yang memerintah negara RDTL ini, baik itu pemerintah maupun parlemen baru yang mendominasi semua kursi di parlemen RDTL sekalipun, tidak akan bisa menghentikan atau mementahkan kembali pakta tentang eksplorasi bersama minyak dan gas di Timor Gap sebelum 30 tahun mendatang.

Ini adalah mandat hukum, mandat hukum yang digodok melalui satu proses hukum dengan kewibawaan konstitusi RDTL dalam etika hukum internasional. Olehnya itu, tanggal 17 Desember 2002 menjadi momen yang sangat bersejarah bagi masyarakat penghuni RDTL ini. Alasanya adalah kesepakatan yang diratifikasi oleh parlemen ini, sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat juga akan turut mendefinisikan proses penentuan kedaulatan negara dan hak negara.

Menyadari akan pancaran kekuatan hukum sebuah pakta atau kesepakatan internasional itulah, maka penulis mencoba menuntun naluri peradaban dan cakrawala pemikiran para empunya kepedulian dan keprihatinan terhadap proses pendaulatan negara RDTL “penentuan batas perairan di Timor Gap dan laut Timor” dan proses pengakuan hak negara RDTL atas kekayaan alamnya “minyak dan gas di Timor Gap dan laut Timor”. Untuk maksud tersebut, saya mencoba menuntun cakrawalan pemikiran kita pada tiga pancaran kekuatan hukum pakta 20 Mei seperti yang diformulasikan dalam tiga pertanyaan reflektif berikut ini; mengapa Australia belum mau meratifikasi Pakta 20 Mei 2002? Mengapa Timor Lorosa’e begitu cepat meratifikasi pakta 20 Mei 2002?   Apa dampak ratifikasi pakta ini terhadap proses penyelesaian kedaulatan negara dan pengakuan hak negara oleh negara tentangga Australia dan Indonesia? Apa yang harus dibuat oleh masyarakat Timor Lorosa’e?

Mengapa Australia belum mau meratifikasi Pakta 20 Mei 2002?

Sejarah menyatakan bahwa Australia sangat berambisi untuk mengekspansi ekonominya melalui eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas alam di perairan Timor Gap juga di daratan seperti di Pualaka-Manatutu, Suai dan beberapa tempat lainnya Timor Lorosa’e. Ambisi ini bisa dibuktikan dengan empat sejarah eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Timor Gap dan laut Timor. Keempat sejarah itu antara lain, pertama, pada tahun 1962 , Australia sudah melakukan studi geofisika di Timor Gap melalui tiga konsorsiumnya seperti Arco Australia Ltd, Australia Aquitaine Pty. Ltd and Esso Australia. Studi ini membuktikan bahwa ada endapan minyak dan gas di Timor Gap yang bisa bernilai triliunan dolar Amerika Serikat. Kedua, ketika rakyat Timor Lorosa’e sedang ditindas oleh militer Indonesia, Australia dan Indonesia membuat kesepakatan secara ilegal untuk mengeksplorasi minyak dan gas di Timor Gap. Dengan kesepakatan ilegal inilah, selanjutnya kedua negara membagi pendapatan dari minyak dan gas itu menjadi dua bagian yang sama yakni Indonesia memperoleh 50% dan Australia juga memperoleh 50%. Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi ilegal dari kedua negara ini dilakukan selama 10 tahun, mulai tahun 1989 dan berakhir pada tahun 1999, ketika referendum dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan. Ketiga, ketika Timor Lorosa’e dibimbing oleh otoritas PBB melalui misi UNTAET, Australia mulai melakukan negosiasi dengan badan PBB itu. Hasil negosiasi antara UNTAET dengan Australia mengahasilkan kerangka legal bagi kelanjutan eksplorasi ilegal di Timor Gap. Selanjutnya, UNTAET menggantikan posisi Indonesia lalu memperoleh pendapatan minyak dan gas sebesar 50% yang saat ini jumlahnya sudah mencapai kurang lebih 8 juta dolar Amerika Serikat di kas pemerintah Timor Lorosa’e. Keempat, pada tanggal 20 Mei 2002, setelah beberapa jam PBB menyerahkan kekuasaan kepada Timor Lorosa’e, pemerintah Australia dan pemerintah Timor Lorosa’e yang baru saja berumur beberapa jam telah digiring untuk menandatangani Pakta 20 Mei. Pakta ini telah menjadi landasan hukum bagi kelanjutan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas di Timor Gap yang mana pakta itu mengatakan bahwa Timor Lorosa’e memperoleh 90% pendapatan dan Australia memperoleh 10%.

Akan tetapi, kalau kita mengkaji sikap politik yang diambil oleh Australia setelah Timor Lorosa’e meratifikasi pakta 20 Mei pada tanggal 17 Desember 2002, nampaknya Australia sudah mulai memperagakan satu strategi politik yang sangat misterius dengan kekuatan perangkap yang sangat membahayakan. Ada lima gejala politik yang barang kali bisa dipakai untuk menjustifikasikan ke-misterius-an strategi politik yang berperangkap membahayakan antara lain: Pertama, misterius karena para pengambil keputusan Timor Lorosa’e terlebih Perdana Menteri yang juga negosiator tunggal, Mari Amudin Bin Alkatiri dan pakar kelautannya Jonathan Morrow  tidak pernah membayangkan bahwa Australia akan menundah ratifikasi pakta 20 Mei ini. Kedua, para pengelolah persoalan Timor Gap tidak pernah membayangkan bahwa persoalan the Greater Sunrise akan diselesaikan atau dinegosiasikan berdasarkan pijakan kedaulatan negara yang sementara ini sedang dituntut dan diperjuangkan oleh Australia. Artinya, Australia tidak mau membagi pendapatan dari ladang gas The Greater Sunrise yang terbentang di luar garis Timor Gap dengan Timor Lorosa’e. Argumentasi yang dibangun oleh Australia adalah Timor Lorosa’e tidak mempunyai hak atas  gas di ladang the Greater Sunrise yang separuhnya berada di luar Timor Gap karena wilayah itu adalah wilayah kedaulatan Australia. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita adalah; Sejak kapan negara Australia dan Timor Lorosa’e menentukan batas perairan negara dan menutup celah yang tanpa batas itu, sehingga Australia mengatakan bahwa gas itu ada di wilayah juridiksinya? Mengapa Timor Lorosa’e tidak mempunyai hak atas separuh ladang yang terbentang di luar Timor gap sedangkan Australia mempunyai hak atas separuh dari landang gas yang terbentang di daerah Timor Gap? Ketiga, sikap politik Australia yang ditunjukan ini adalah bahaya karena dana segar yang diharapkan dan dinanti-nantikan oleh  pemerintahan Mari Alkatiri dari ladang gas Bayu Undan tidak bisa direalisir pada tahun 2005 jika kontraktor Osaka Gas membatalkan pembeliannya dan perusahaan perminyakan Phillip Petroleum dan lainnya tidak mau melanjutkan aktivitas eksplorasi mereka. Keempat, jika the Greater Sunrise tidak bisa diunitisasi dan Australia berhasil memaksa Timor Lorosa’e untuk membuat pakta yang terpisah, maka pakta 20 Mei telah menjadi perangkap yang membatasi langkah-langkah yuridis untuk menentukan batas perairan sesuai dengan konstitusi RDTL dan Konvensi Hukum Laut PBB/UNCLOS 1982. Kelima, sikap Australia ini bahaya karena Australia sudah keluar dari keanggotaan Pergadilan Internasional atau ICJ oleh karena itu adalah sangat sulit untuk menyelesaikan persoalan Timor Gap melalui pengadilan Internasional bila Australia dikemudian hari tidak mematuhi pakta 20 Mei 2002.

Andaikata faktor-faktor di atas merupakan strategi politik yang digunakan oleh Australia, maka hal yang perlu dipertayakan adalah apa yang mendorong Australia untuk mengabil tindakan politik semacam itu? Sekedar memberikan jawaban analitis pada pertanyaan di atas, penulis mencoba memberikan analisisnya pada tiga faktor yang barang kali memotivir perilaku politik Australia terhadap persoalan Timor Gap. faktor pertama, ambisi ekspansi ekonomi dengan tujuan untuk mengeruk dolar yang sebanyak-banyaknya dari Timor Gap. Faktor kedua, para pemimpin Australia di bawah pemerintahan John Howard dan Alexander Downer ingin mempertahankan status quo dengan komuditi politik “mempertahankan kedaulatan negara”. Artinya, John Howard ingin menunjukan kepada warganya bahwa ia  sedang mempertahankan kedaulatan negaranya sesuai dengan mandat kesepakatan tahun 1972 tentang batas perairan yang dibuatnya dengan Indonesia dan sedang mendatangkan uang sebanyak triliunan dolar bagi negaranya.

Namun, kenyataan hukum dalam konteks kesepakatan internasional yang dibuatnya dengan Timor Lorosa’e pemerintah Australia secara hukum sudah mengakui kedaulatan dan hak negara Timor Lorosa’e sebesar 90% atas daerah Timor Gap dan kekayaan alam yang terkadung di dalamnya seperti yang telah dimuat dalam pakta 20 Mei. Faktor ketiga, Australia sedang melakukan politik “cuci tangan” dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dari kecaman dan pengucilan masarakat Timor Lorosa’e dan masyarakat dunia  bahwa negara itu sedang memaksa Timor Lorosa’e untuk membuat kerangka legal bagi keberlangsungan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi ilegal yang dibuatnya dengan Indonesia pada tahun 1989 di Timor Gap. Politik cuci tangan ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menghapus dosa-dosa politiknya “dukungan terhadap pencaplokan Indonesia” dan “eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas secara ilegal” di Timor Gap.

Mengapa Timor Lorosa’e begitu cepat meratifikasi pakta 20 Mei 2002?  

Berbica tentang Timor Gap paska ratifikasi pakta 20 Mei, sepertinya ada dua pertanyaan yang selalu mengusik ketenangan para pengelolah persoalan minyak dan gas di Timor Gap. Kedua pertanyaan itu antara lain mengapa Australia belum mau meratifikasi pakta 20 Mei walaupun Timor Lorosa’e sudah meratifikasinya? Mengapa Timor Lorosa’e begitu cepat meratifikasi pakta 20 Mei itu? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang selalu mengusik ketenangan batin para pengelolah persoalan Timor Gap di negara ini, terlebih mereka yang telah mengorbankan pikiran, tenaga dan waktu dalam menggolkan Pakta 20 Mei menjadi kerangka legal yang mengikat Australia.

Adalah Perdana Menteri Timor Lorosa’e, Mari Amudin Bin Alkatiri yang menjadi negosiator tunggal selama ini, juga terusik dengan goncangan kemisteriusan strategi politik Australia ini. Ia mulai mengeluh dengan perilaku politik Australia yang selalu menunda ratifikasi pakta 20 Mei ini. Dalam harian The Sydney Morning Herald (28/02/03), sang Perdana Menteri mengungkapkan goncangan nuraninya dengan mengatakan “Australia sedang mencoba memaksa kita untuk menyerah atas klaim Sunrise. Taktik mereka sangat jelas dan saya kaget atas perilaku mereka. Saya tidak pernah membayangkan bahwa sebuah negara yang demokratik seperti  Australia ini akan melakukan hal semacam ini terhadap tetangganya yang miskin ini”. Media Timor Post, tertanggal 14/02/03 juga melansir ungkapan batin sang Perdana Menteri yang mengatakan bahwa “kami, Timorense melakukan negosiasi ini dengan tulus hati dan kami pikir Australia juga akan melakukan hal yang sama”.

Tidak hanya Perdana Menteri, Jonathan Marrow, ahli hukum kelautan berkebangsaan Australia, dan penasehat Bin Alkatiri untuk masalah Timor Gap dalam satu komunikasi elektronik juga mengungkap perasaan kebingungan dan kecemasan atas tindakan misterius Australia yang selalu menuntut “konsensi kedaulatan Timor Lorosa’e” atas the Greater Sunrise dan ladang-ladang minyak dan kekayaan alam lainnya di laut Timor. Lebih lanjut Morrow mengungkapkan keluhannya “Tuntutan ini adalah tidak adil dan ini berbahaya. Tidak adil karena Australia akan menuntut Timor Lorosa’e untuk mengakui kedaulatan atas perairan laut Timor berdasarkan keputusan hukum laut mengenai batas perairan yang seyokyanya miliki Timor Leste. Bahaya karena penundaan ratifikasi yang berkelanjutan akan mengoncang proyek Bayu-Undan..”

Selain Perdana Menteri dan pakar hukum kelautan, Manuel Mendonca salah satu pengelolah persoalan Timor Gap yang bekerja untuk kantor laut Timor, malah memberikan pernyataan kepasrahan dengan mengatakan bahwa “...kemungkinan besar minyak dan gas dari Timor Gap akan dikanalisasi ke Darwin, Australia karena situasi dan kondisi Timor Lorosa’e tidak memungkinkan” (lihat harian Suara Timor Lorosa’e, 14/02/03).

Memang, sajian informasi para kuli tinta melalui media masa dan elektronik  akhir-akhir ini, menunjukan bahwa Australia sedang memperagakan strategi politik yang misterius dengan kekuatan perangkap yang membahayakan. Gejala ini sebenarnya sudah diketahui oleh sebagian penghuni negara ini. Demetro Amaral de Carvalho, direktur Haburass, sebuah LSM lingkungan hidup, yang juga pendiri Koalisi Pemantau Timor Gap atau CIITT (Centru Informasaun Independet ba Tasi Timor) dalam celah-celah Public Hearing tentang kesepakatan atau pakta 20 Mei di Darwin Australia (3/10/02) telah mengingatkan para pemimpin negara ini ketika mereka hendak meratifikasi Pakta itu. Carvalho mengatakan bahwa  “ ....jika para pemimpin negeri ini meratifikasi pakta itu, maka kita sudah masuk dalam perangkap politik Australia, ini sangat membahayakan  bagi prospek penyelesaian batas perairan negara....”.

Apabila kita menganalisa pernyataan para pengelolah minyak dan gas Timor Gap di atas dengan referensi kalbu kebenaran, nampaknya usaha maksimal yang mereka lakukan selama ini tidak bisa menandingi dan menjangkau kemisteriusan strategi politik Australia. Ada tiga alasan yang mendasari analisis ini, pertama, kita semua tahu bahwa walaupun negara RDTL memiliki hak 90% atas minyak dan gas di Timor Gap tapi toh tidak bisa membawa dan memproses minyak dan gas di negerinya sendiri. Kedua, kita semua tahu bahwa negara kita ini mengalami persoalan pengangguran yang cukup tinggi tapi toh para pengelolah kekayaan alam di Timor Gap, yang bekerja di kantor laut Timor belum bisa mendatangkan lapangan kerja dan devisa negara hasil kekayaan alam ini. Ketiga, walaupun pemimpin kita sudah setuju untuk membagi pendapatan dari gas the Greater Sunrise yang sebagian ladang terletak di Timor Gap tapi toh Australia tidak mau membagi pendapatan dari gas the Greater Sunrise yang sebagiannya terbentang di luar Timor Gap dengan negara kita.

Lalu, mengapa para pemimpin kita begitu cepat meratifikasi pakta 20 Mei itu? Faktor apa yang mendorong kalbu kebenaran mereka untuk mempercepat proses hukum yang memiliki kadar kompleksitas yang unik dan tinggi ini. Untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan di atas, penulis mencoba menuntun daya analisis kita pada tiga faktor yang barang kali bisa memotivir hasrat para pemimpin negeri ini untuk cepat meratifikasi pakta itu. Faktor pertama adalah penggunaan konsep dana segar sebagai solusi untuk menghentikan dana himbah dari negara-negara donor. Apabila uang dari pendapatan minyak dan gas mengalir ke kas negara maka anggaran belanja negara Timor Lorosa’e tidak lagi dbitumpuhkan pada bantuan negara donor. Faktor kedua adalah pemerintahan Alkatiri mau menunjukan kepada masyarakat Timor Lorosa’e dan masyarakat Internasional bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya telah diakomodir dalam pembangunan bangsa yakni dengan membangun platform ekonomi yang berbasis pada kekayaan alam. Langkah ini juga merupakan salah satu jaminan bagi para pemilih demi kesuksesan pemilihan mendatang. Faktor ketiga adalah skenario pembangunan yang didezain oleh Institusi Keuangan Internasional/IFI dengan pesan-pesan para negara donor bahwa negara donor tidak akan terus-menerus membiayai anggaran belanja negara karena itu negara RDTL harus menggunakan sumber daya alam secepat mungkin. Untuk merealisir kebijakan ini, IMF dan Bank Dunia mengiring para pengambil keputusan di negeri ini dengan memberikan prediksi bahwa mulai tahun 2004 ke atas pertumbuhan ekonomi Timor Lorosa’e akan lebih baik dan tidak akan tergantung lagi pada bantuan negara donor. Hal ini disebabkan oleh karena mengalirnya triliunan dolar Amerika dari pendapatan minyak dan gas di Timor Gap.

Apa dampak ratifikasi pakta 20 Mei?

Pakta 20 Mei yang diratifikasi oleh parlemen Timor Lorosa’e pada tanggal 17 Desember 2002 telah memiliki kekuatan hukum yang bisa mempengaruhi proses pembangunan bangsa seperti ekonomi, sosial, politik, hukum dan lain sebagainya. Menyadari akan hal tersebut maka penulis mencoba menganalisisnya dari dua pemahaman yang berbeda yakni pemahaman positif dan pemahaman negatif.

Andaikata kita mengkaji ratifikasi pakta laut Timor dalam konteks pemahaman positif, nampaknya ada dua harapan yang bisa menuntun bangsa ini pada pencapain tujuan. Pertama, dengan diratifikasinya pakta ini maka Timor Lorosa’e akan memperoleh dana segar yang bisa digunakan untuk anggaran pembelajaan negara atau digunakan untuk menjalankan program pemerintahan RDTL. Kedua, dengan diratifikasinya pakta ini, Timor Lorosa’e merasa terlindung dibawa naungan Australia sebagai negara tetangga super power dari ancaman keamanan, ekonomi dan lain sebagainya.

Namun jika kita mengkaji ratifikasi pakta laut Timor dalam konteks pemahaman negatif, sepertinya ratifikasi ini akan mempengaruhi dan memberikan kompleksitas hukum bagi tiga substansi persoalan Timor Gap seperti; proses penyelesaian batas laut atau penutupan Timor Gap, proses pengakuan hak negara atas kekayaan alam dan proses pengembangan ekonomi negara. Ada bebera gejala yang bisa dijadikan barometer untuk menganalisa hambatan-hambatan tersebut di atas. Pertama, secara hukum (praktis) batas area kerja sama akan dijadikan pijakan hukum apabila persoalan di bawa ke pengadilan internasional. Prof. Jeffrey Smith, pakar hukum kelautan dan oceanografer dalam salah satu pertemuan informal dengan penulis di Dili mengatakan bahwa pakta 20 Mei secara praktis akan menimbulkan konpleksitas hukum dalam menyelesaikan batas laut. Prof. Smith memberikan contoh bahwa hal semacam ini telah terjadi  antara Tunisia dan Libia. Kedua negara sebelum membuat kesepakatan untuk mengeksplorasi minyak bersama, lalu ketika mereka membawa persoalan ini ke pengadilan internasional, pengadilan menggunakan kesepakatan untuk eksplorasi bersama dijadikan referensi hukum bagi penentuan batas laut mereka. Kedua, sikap Australia yang tidak mau membagi gas dari ladang the Greater Sunrise dengan Timor Lorosa’e walaupun Timor Lorosa’e sudah setuju untuk memberikan Australia 10% pendapatan gas  dari ladang the Greater Sunrise yang sebagian jatuh di daeran Timor Gap. Alasan yang dibangun oleh Australia adalah mereka akan meratifikasi apabila ada konsensi kedaulatan atas ladang gas the Greater Sunrise.

Jika Australia berhasil meruntuhkan strategi politik negosiasi Timor Lorosa’e dalam persoalan ini, maka pakta 20 Mei akan menjadi kerangka legal yang menjustifikasi kesepakatan tahun 1972 mengenai batas laut Australia dan Indonesia dan melegalkan eksistensi Australia di Timor Gap demi melanjutkan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi ilegal mereka. Ketiga, Australia sudah menarik diri dari keanggotaan pengadilan internasional dan hal ini akan mempersulit Timor Lorosa’e untuk mengadu Australia ke pengadilan internasional. Keempat, Rencana dibawanya minyak dan gas dari Timor Gap untuk diproses di Australia dan perekrutan tenaga kerja yang tidak merefleksi hak atas Timor Gap 95%.

Apa yang bisa dibuat oleh kita?

Jika semua analisis di atas memberikan kadar konpleksitas hukum bagi persoalan Timor Gap, maka langkah-langkah strategis yang perlu dipikirkan oleh para pengambil keputusan di negeri ini adalah, pertama menggunakan hukum laut nasional yang baru saja dideklarasikan sebagai kerangka legal bagi penentuan batas laut. Kedua, menggunakan kartu keanggotaan PBB yang disandang oleh Timor Lorosa’e untuk melobi dan mengupayakan solusi-solusi hukum internasional. Ketiga, Timor Lorosa’e harus mendaftarkan diri menjadi anggota pengadilan internasional agar persoalan kelautan bisa di akomodir dan menemukan solusinya.

Untuk mengimplementasi tiga langkah strategi di atas, faktor yang paling penting yang harus disadari oleh para pemimpin negara ini adalah menggalang opini “kepemilikan nasional” persoalan Timor Gap, dengan demikian perjuangan mencari keadilan hukum bagi penentuan hukum kedaulatan negara menjadi perjuangan nasional bukan perjuangan kelompok tertentu dengan agenda tertentu pula.

Lalu kapan perjuangan ini dimulai? Jawabannya adalah tergantung pada tanggung jawab moral setiap individu yang merasa turut mengorbangkan jiwa, harga diri dan kekayaan, erasa kehilangan sanak keluargan demi negara RDTL yang merdeka dan berdaulat.

S E M O G A !!!!


  Home ] Up ]

OilWeb produced by La'o Hamutuk, the East Timor Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis