Home ] Up ] Tercela ] Menguntungkan ] [ Dilematis ] Konteks Pacta ] Berperangkap ]

Diterbitkan di surat kabar haria Suara Timor Lorosa'e Pada tanggal 17-18 septebem 2002

 

TIMOR GAP

Celah yang dilematis; antara mendaulatkan negara atau membangun negara

 

(The Gap poses a Dilemma Between National Sovereignty and Nation-building)

 

Oleh

Adriano do Nascimento, pemerhati masalah Timor gap

Bekerja di La’o Hamutuk, Institut Pemantau institusi internasional,
eks Ketua Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda Pelajar Covalima


Berpijak pada panduan sejarah pembebasan nasional bangsa Timor Lorosa’e, pembentukan/pendaulatan dan pembangunan bangsa dan negara telah menjadi pedoman wajib dalam perjuangan menentang kolonialisme Portugal dan pendudukan Indonesia. Sudah banyak putra-putri terbaik yang telah mendermakan jiwa, raga, harga diri dan harta benda bagi pencapaian ke dua tujuan tersebut di atas.

Dan, akhir dari itu, negara ini pun dibentuk dengan legalitas hukum dan sosiologis dari masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini. Yang artinya, Konstitusi RDTL telah diamanatkan melalui kerangka hukum internasional “PBB”. Masyarakat Internasional juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan kerangka legal ini. Untuk itu pula, banyak diantara mereka yang telah dan sedang berkata dan berkarya dalam negara termutakhir di dunia ini.

20 Mei 2002 adalah bukti pengakuan hukum dan sosiologis secara internasional atas kata dan karya para penderma jiwa, raga, harga diri dan harta benda yang diberi gelar Herois da Luta. Semua yang mereka impikan telah menjadi kenyataan dan dapat dilihat oleh kita yang masih hidup. Semua yang dibuat oleh mereka telah dikukuhkan oleh kita yang masih hidup bersama dengan masyarakat bangsa-bangsa yang beradab.

Akan tetapi, yang masih belum dilakukan oleh kita yang hidup ini adalah kewajiban kita, kewajiban untuk mendaulatkan, membangun, mempertahankan, melanjutkan dan memperbaharui negara ini sesuai dengan apa yang telah dimandatkan oleh mereka melaui goresan darahnya.

Dilihat dari perspektif teori dilema, negara ini sedang berada dalam konsidi yang sangat kompleks dan dilematis. Salah contoh diantaranya adalah tiga isyarat peradapan yang menuntun naluri kita dalam menelusuri alur penyelesaian persoalan Timor Gap, seperti yang tersurat dalam judul tersebut di atas. Ketiga isyarat itu terkemas dalam pertanyaan dilematis seperti; apakah kita “Mendaulatkan negara duluan, ”Ataukah” “Membangun negara duluan”?.

Jika kita menelusuri tiga isyarat teori dilema pada perdebatan konsep penyelesaian persoalan Timor Gap yang sedang menghangat di Timor Lorosa’e dan dunia saat ini, nampaknya kita sedang mengupas buah simalaka, yang mana ‘makan buah itu kita keracunan, tidak makan pun kita keracunan’, tetapi yang jelas kita tidak akan mati darinya.

Dalam diskusi komisi tiga yang membahas persoalan Timor Gap pada kongres Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Timur atau DSMTT yang diadakan pada tanggal 9 Agustus 2002 yang lalu, gejala dilematis itu muncul dalam ekspresi pemahaman untuk mencari solusi bagi penyelesaian persoalan Timor Gap. Pemahaman pertama menghendaki negara ini harus didaulatkan duluan tanpa melihat syarat-syarat teori pembangunan. Pemahaman kedua menghendaki negara ini harus dibangun duluan tanpa harus melihat hak dan kedaulatan negara, dan pemahaman ketiga hanya diam tanpa bersuara, yang artinya tidak memilih opsi pendaulatan negara dan juga tidak memilih opsi pembangunan negara.

Andaikata ketiga gejala tersebut diatas menjadi kadar kerumitan, kompleksitas dan dilematis bagi penyelesaian persoalan Timor Gap, sebaiknya kita harus menuntun motivasi yang menyelimuti pemahaman tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar semangat pembebasan negara secara utuh dan pembebasan bangsa secara menyeluruh berjalan pada koridornya, seperti yang telah digariskan oleh para pahlawan kita dengan darahnya. Untuk maksud tersebut, saya mencoba menuntun cakrawala pemikiran kita melalui ulasan tiga isyarat berikut ini.

Opsi pendaulatan negara

Dalam setiap kata dan karya bangsa Timor Lorosa’e yang ditindas selama 450 tahun oleh bapak pertiwi “Portugis”, yang sekarang sedang dijungjung tinggi oleh sebagain dari kita dan penindasan selama 24 tahun oleh ibu pertiwi “Indonesia”, yang sekarang diinjak-injak oleh kita semua, selalu bersemboyang dengan untaian kata “mate ka moris ukun rasik an/mati atau hidup merdeka”. Kata-kata ini sebenarnya merupakan pancaran semangat patriotisme dan nasionalisme untuk membentuk negara Timor Lorosa’e yang merdeka dan berdaulat serta untuk mengangkat martabat sebuah bangsa sebagai bangsa.

Namun menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa makna moto perjuangan dari pederma jiwa, raga, harga diri dan harta benda ini bagi kita yang sedang menikmati kemerdekaan sekarang ini? Kalau kita sepakat, nampaknya kemerdekaan yang dimaksudkan adalah kemerdekaan total dimana didalamnya ada pengakuan akan sebuah bangsa dan pengakuan hak bangsa tersebut atas negaranya yang meliputi air, darat dan udara beserta kekayaan alamnya sesuai dengan norma-norma peradaban kemasyarakatan berbangsa dan bernegara di dunia ini.

Mengkaji persoalan Timor Gap dalam konteks pendaulatan negara dengan semangat “mate ka moris ukun rasik an” mengandung pengertian bahwa tugas utama dari segala yang utama di negeri ini adalah menentukan batas kedaulatan negara dengan menutup celah yang ada di laut Timor, dengan landasan perangkat hukum kelautan nasional RDTL yang telah disahkan oleh pemimpin kita dan hukum laut internasional seperti yang termuat dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang disebut UNCLOS. Hal ini mengandung pengertian bahwa negara ini harus menjadi negara yang utuh tanpa ada pori-pori pada anatomi negara RDTL, apa lagi celah yang sedang terbuka dan tercelah seperti celah Timor di laut Timor.

Barang kali, semangat inilah yang dicerna oleh sebagian tunas muda harapan bangsa yang disebut mahasiswa atau calon intelektual dalam debat komisi tiga yang menangani persoalan Timor Gap pada kongres Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Timur itu. Nampaknya sebagain dari mereka diinkarnasi oleh semangat pembentukan negara seutuhnya dan pengakuan hak sepenuhnya oleh masyarakat internasional, terlebih Australia dan Indonesia.

Mungkin para tunas muda harapan bangsa ini memiliki pemahaman bahwa adalah kurang bijak, apabila kita yang sedang menikmati kemerdekaan ini tidak bisa mendaulatkan negara yang telah didaulatkan dengan darah dan harga diri para pemberani anak bangsa Timor Lorosa’e.

Ini adalah harapan, harapan yang terkemas dalam sebuah idealisme yang dipancarkan melalui hentakan sejarah pada tanggal 28 Nopember 1975, dan telah diwujudnyatakan pada tanggal 20 Mei 2002, sebagai satu semangat juang berbangsa dan bernegara. Namun, persoalannya adalah bagaimana kita mengakomodir, bagaimana kita mewujudnyatakan dalam satu kehidupan yang nyata dalam kondisi negara RDTL yang serba kekuarangan saat ini.

Masih segar dalam ingatan kita bahwa harapan dan impian bagi sebuah kemerdekaan bangsa selama 24 tahun pada masa perjuangan selalu dianggap “terlalu idealis”, “mimpi disiang bolong” dan sebagainya oleh para politisi Indonesia dan perwira TNI dibalik baju prakmatisme.

Proses penyelesaian Timor Gap juga sepertinya sedang mengarah pada sirkamstans 24 tahun yang silam. Sudah banyak suara-suara lantang dari kelompok paduan suara di negeri ini yang menyanyikan lagu wajib “menutup batas perairan di Timor Gap adalah hal terlalu idealis”, “mimpi disiang bolong” dan sebagainya. Selain vokal group itu, juga sudah banyak pakar “profesional dan amatir” yang telah mempertontonkan logika kepakarannya terhadap proses penyelesaian Timor Gap. Namun kepakaran mereka selalu diselimuti oleh kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan posisi dan jabatan, dan kepentingan bisnis demi minyak dan gas yang bernilai triliunan dolar Amerika.

Oleh karenanya, sering kali pada akhir dari pertunjukan itu, mereka selalu merekomendasikan teori “PRAKMATISME dan REALISME”. Artinya pendaulatan negara atau penutupan celah Timor adalah tindakan yang kurang praktis dan kurang realistik, serta terlalu idealis. Alasan yang dibangun oleh mereka adalah pembangunan negara dan bangsa merupakan langkah yang paling urgen dibandingkan dengan pendaulatan negara atau penutupan celah yang belum memiliki batas antara Timor Lorosa’e dengan Australia itu. Jika itu logikanya dan itu adalah teorinya, dimanakan mandat kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara yang digoreskan dengan darah dari para pahlawan?

Dan! Ini adalah persoalan kita, ini adalah dilema yang sedang kita hadapi karena memang kita sudah berada di dalam celah itu, lalu..........? Apakah kita akan keracuan karena buah simalaka? Siapa yang mau menjawab apabila para pederma jiwa, raga, harga diri dan harta benda suatu saat bertanya kepada kita yang masih hidup ini tentang pembebasan bangsa dan pendaulatan negara?

Opsi pembangunan negara

Dalam panduan perjuangan kemerdekaan Timor Lorosa’e, pembebasan bangsa atau pembangunan negara merupakan amanat perjuangan yang kedua setelah pembebasan tanah air. Karena itulah, setelah negara ini bebas dari para penjajah Portugal dan Indonesia, perjuangan Timor Lorosa’e harus diarahkan pada pembebasan masyarakat dengan pembangunan menyeluruh diberbagai bidang. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat dari kemiskinanan dan kebodohan yang sengaja diwariskan oleh para penjajah di atas.

Pembangunan bangsa dikaji dalam konteks teori dilema, negara ini sedang diperhadapkan beberapa kendala yang serius yang menjadi dilema dalam proses pembangunan itu. Kendala-kendala itu terkemas dalam pertanyaan-pertanyaan seperti; dengan apa kita membebaskan masyarakat kita dari kemiskinan dan kebodohan? dengan apa kita membangun negeri ini?

Nampaknya, pemerintah Timor Lorosa’e, yang dinakodahi oleh Perdana Menteri Mari Amudin Bin Alkatiri sedang mencoba meramu teori penyelesaian yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi dengan dua paket penyelesaian rancangan pembangunan nasional. Paket pertama, mengimplementasi teori realistik dengan memanfaatkan minyak dan gas di celah Timor tanpa harus memprioritaskan penyelesaikan persoalan kedaulatan negara untuk menutup batas perairan dengan Australia. Hal ini dapat dilihat dengan penandatangan Pakta tentang pembagian minyak dan gas bersama dengan Australia pada tanggal 20 Mei 2002, beberapa jam setelah bendera RDTL dikibarkan.

Dikaji dengan teori realisme, kerangka legal yang dibuat melalui penandatangan ini memberikan kompleksitas hukum yang dilematis bagi negara ini karena Republik Demokrat Timor Lorosa’e pada saat itu (20 Mei 2002) belum mempunyai hukum kelautan, hukum tentang investasi dan pengelolahan kekayaan alam, hukum perpajakan dan hukum tentang lingkungan hidup. Paket kedua, mengenakan dan menaikan tarif pajak setinggi 20% yang diberlakukan di negeri ini dengan harapan bisa menuntup anggaran belanja negara yang masih kurang, walaupun pendapatan masyarakat dibawah standar, ketergantungan akan produksi luar negeri (9 kebutuhan bahan pokok) masih tinggi karena belum ada produksi dalam negeri, tingginya angka pengangguran dan persoalan terkait lainnya.

Jika kebijakan ini telusuri dengan kajian “sepintas”, dua teori ini sepertinya paket wajib sebagai jaminan bagi donatur bahwa setelah tiga Timor Lorosa’e dibimbing dengan trust fund yang bernilai US$ 65 juta ?????, kas pemerintah harus diisi dengan pendapatan dari celah Timor dan pajak. Dengan kebijakan ini kenyamanan dan kepastian ekonomi yang dikehendaki oleh UNTAET sebagai indikator keberhasilannya di Timor Lorosa’e bisa tercapai. Bila kita berhasil mengisi kantung negara ini dengan uang dari sumber-sumber tersebut di atas, kita bisa mengatakan kepada dunia bahwa kita sudah bisa berdiri sendiri tanpa uluran tangan dunia. Ini adalah pancaran idealisme dari teori kepercayaan diri yang termotivir oleh teori pertumbuhan ekonomi.

Dengan teori ini pula, nampaknya pemerintah kita berkeyakinan bahwa minyak dan gas dari celah Timor memberikan kepastian bagi mengalirnya triliunan dolar ke kas pemerintah Timor Lorosa’e. Keyakinan ini terletak pada prediksi para pakar ekonomi perminyakan, bank dunia dan IMF yang menyatakan bahwa sumber alam itu akan menghasilkan uang yang cukup besar setelah tiga tahun mendatang.

Dalam kunjungannya ke lokasi bayu udan pada tanggal 9 September 2002, Perdana Menteri Timor Lorosa’e, Bin Alkatiri sudah menyatakan kepuasannya dengan proyek pengeksplorasian minyak dan gas di ladang Bayu-undan di Timor Gap. Dia melihat bendera RDTL dikibarkan oleh perusahaan Phillip Petroleum di lokasi minyak dan gas Bayu-undan di tengah-tengah celah yang tak berbatas di laut Timor. Setibanya dari kunjungan itu, Alkatiri mengatakan bahwa “Ketika tiba di sana saya gembira dan puas. Saya melihat ditengah-tengah laut dikibarkan berdera RDTL dan itu merupakan bukti yang baik.....”.

Barang kali, teori-teori di atas itu juga yang dicerna oleh sebagian dari kita dan mahasiswa dalam kongres Dewan Solidaritas itu, dimana sebagian dari mereka mempunyai teori bahwa kita harus memanfaatkan minyak dan gas di celah Timor sekarang. Kita tidak punya uang untuk membangun negara ini. Para donatur hanya memberikan uang hibah untuk masa pembangunan tiga tahun.

Selain teori-teori pemerintah, politisi dan para pakar, ada juga teori-teori dari beberapa aktivis yang bekerja di sektor non pemerintah mengatakan bahwa jika kita tidak memanfaatkan minyak dan gas sekarang atau menghentikan eksplorasi di Timor Gap, rakyat akan mengalami kelaparan dan jika rakyat jatuh ke dalam krisis pangan maka mereka akan menuntut kepada orang-orang yang menghendaki penyelesaian kedaulatan negara.

Pakar hukum berkebangsaan Australia, Jonathan Morrow yang dipekerjakan oleh Alkatiri untuk persoalan-persoalan hukum Timor Gap juga turut memberikan pilihan dilematis kepada kita dengan mengatakan “apakah memperjuangkan batas perairan negara tanpa uang dan kehilangan uang miliaran dolar dari celah Timor selama beberapa tahun ataukah anda mendapatkan uang duluan kemudian sambil berbicara tentang batas perairan negara”.

Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah betul uang dari minyak dan gas akan dibagikan langsung oleh pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau sebaliknya rakyat mengolah lahannya atau bertani dulu baru makan dan memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri serta kebutuhan lainnya? Apakah uang minyak dan gas dari celah Timor akan langsung mempekerjakan ratusan ribu penganggur di Timor Lorosa’e? Apakah uang minyak dan gas dari Timor Gap akan langsung dialokasikan ke departemen pendidikan dan kesehatan sehingga anak-anak rakyat yang melanjutkan studi di pendidikan tinggi dan berobat di rumah sakit langsung bebas dari pembayaran?

Dengan perspektif teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tanpa melihat kedaulatan dan harga diri bangsa, konsep-konsep di atas adalah baik adanya. Dan sebagai warga negara RDTL yang baik, sudah barang tentu kita berbangga jika kita bisa berdiri sendiri dengan sumber pendapatan negara sendiri, kita berbagga bendera kita sudah dikibarkan di laut Timor. Tetapi kita juga harus jeli dan bijak karena kita sedang diperhadapkan dengan persoalan-persoalan bangsa seperti; Apakah bendera RDTL itu ditancap dan dikibarkan pada batas perairan antara Timor Lorosa’e dan Australia, seperti pengibaran bendera RDTL di perbatasan Batugade dan Suai, ataukah bendera itu dikibarkan diatas kekayaan yang sedang dibagi-bagi tanpa mengetahui siapa pemiliknya? kapan kita menutup celah yang ada di laut Timor itu sehingga negara ini betul-betul berdaulat dan mempunyai hak atas kekayaan laut serta diakui oleh masyarakat internasional terlebih Australia?

Ini adalah dilema, karena jika kita memilih uang tanpa harus bertanya mengapa kita dikasih uang itu, maka kita akan kehilangan nilai perjuangan bagi Kebenaran dan Keadilan serta pengorbanan para pahlawan. Sadar atau tidak sadar, semua pertanyaan di atas adalah dilema, dilema untuk menentukan kebenaran, keadilan dan satu kepastian akan nilai perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur demi kedaulatan dan pembangunan negara.

Opsi Ataukah (tidak mendukung pendaulatan negara juga tidak menolak pembangunan negara)

Perdebatan demi perdebatan tentang batas negara dan pembagian uang dari kekayaan minyak dan gas di Timor Gap telah bergulir bagaikan air laut dari laut Timor yang menghantam keperkasaan gunung Ramelau. Di balik gesekan-gesekan nilai dan teori itu, sebagaian dari kita hanya diam tak bersuara dan terpaku dalam hanyutan proses jaman. Sikap semacam inilah nampak dalam diskusi tentang Timor Gap pada kongres Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor Timur.

Dalam perspektif teori dilema, sepertinya diam seribu bahasa itu mengandung makna seribu kata. Yang artinya apakah mereka yang diam itu karena tidak mengerti tentang kedaulatan negara Timor Lorosa’e yang dimandatkan oleh para pahlawan yang telah gugur? Apakah mereka tidak mempunyai kepedulian terhadap kekayaan yang sedang dicuri oleh orang lain, mulai dari tahun 1989 sampai sekarang? Ataukah mereka setuju dengan semua proses yang sedang berlangsung ini?

Yang jelas, mereka sudah dan sedang didewasakan oleh satu proses jaman. yang jelas keperkasaan, patriotisme dan nasionalisme menyelimuti wajah-wajah yang kakuh tanpa untaian kata dan kalimat itu. Yang jelas, mereka adalah calon intelektual yang sedang digodok dan menggodokkan diri dalam suatu proses yang disebut pendidikan. Dan! yang jelas, hasil dari proses penggodokan itu membuat mereka mudah dituntun tetapi sulit ditunggangi, membuat mereka mudah diatur tetapi sulit diperbudak. Walaupun mereka hanyalah salah satu kelompok kecil dari kelompok yang paling besar yang disebut masyarakat bangsa.

Ketiga kelompok yang memiliki karakteristik yang berbeda inilah membentuk teori dilema dalam konteks pembahasan dan penyelesaian persoalan Timor Gap dalam tulisan ini. Mereka adalah masyarakat bangsa sekaligus masyarakat ilmiah, mereka adalah subyek dan obyek dari proses berbangsa dan bernegara.

Apa yang bisa dilakukan?

Semua persoalan yang diangkat di atas, jika dijawab dengan perspektif teori demokrasi dan teori politik maka jawabannya adalah sederhana. Kelompok mana yang paling banyak orangnya dari ketiga kelompok itu, dua yang lain harus mengikuti dan menerima apa kata mereka. Ini adalah demokrasi, dan demokrasi itu didayung dengan keahlian politik. Namun, persoalan di atas jika dijawab dengan perspektif teori kebenaran, keadilan dan mandat perjuangan bangsa yakni kedaulatan negara dan bangsa, maka yang harus dilakukan oleh kita yang hidup dan menikmati kemerdekaan ini adalah: Pertama, memegang prinsip perjuangan tanpa menyerah “mate ka moris ukun rasik an”. Dengan kata lain, harus memerdekakan Timor Lorosa’e atas darat, laut dan udara dengan prinsip kebenaran dan keadilan yang termuat dalam kukum kelautan nasional dan internasional. Kedua, Menggalang budaya dialog dengan melibatkan semua unsur masyarakat dengan tujuan bisa membentuk satu pengertian/pemahaman menyeluruh tentang substansi persoalan mengenai kedaulatan negara dan hak sebuah bangsa atas kekayaan alam terlebih minyak dan gas di Timor Gap. Ketiga, adakan konsolidasi nasional antara elit-elit politik yang duduk di pemerintah, parlemen, partai oposisi, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk menyatukan persepsi tentang substansi persoalan celah Timor dalam perspektif negara RDTL dan penyelesaiannya. Ketiga, Mengakomodir, mentrasformasikan dan menyimbangi kadar perbedaan perspektif antara “konsep pendaulatan negara” dan “ konsep membangun negara”.

SEMOGA

JPDA= Jangan Pasrah Dengan Australia bukan Joint Petroleum Development Area!!!


  Home ] Up ]

OilWeb produced by La'o Hamutuk, the East Timor Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis