Home ] Up ] Tercela ] Menguntungkan ] Dilematis ] [ Konteks Pacta ] Berperangkap ]

Diterbitkan di surat kabar haria Suara Timor Lorosa'e Pada tanggal 18 Desember 2002

TIMOR GAP

Dalam konteks perdebatan Pakta 20 Mei 2002

(In the context of 20 May Treaty debate)

Oleh

Adriano do Nascimento, pemerhati masalah Timor gap

Bekerja di La’o Hamutuk, Institut Pemantau institusi internasional

Pakta  atau kesepakatan untuk mengeksplorasi bersama minyak dan gas alam antara Australia dan Timor Lorosa’e di Timor Gap atau yang mereka namakan sekarang laut Timor telah ditandangani oleh Mari Amudin Bin Alkatiri, Perdana Menteri Timor Lorosa’e, dan rekannya John Howard, Perdana Menteri Australia. Pakta ini ditandatangani oleh kedua kepala pemerintahan  pada tanggal 20 Mei 2002 setelah beberapa jam PBB menyerahkan kekuasaan kepada Timor Lorosa’e, dan kemudian pakta itu  disebut dengan  “Pakta 20 Mei”.

Walaupun pakta 20 Mei ini telah ditandatangani, namun di kalangan politisi dan masyarakat dari dua negara masih memperdebatkan status dan isi pakta tersebut. Perdebatan-perdebatan itu dilakukan melalui tulisan-tulisan pada media massa, diskusi, seminar dan lain sebagainya. Para politisi Australia yang mewakili rakyatnya yang duduk di parlemen bahkan membuka perdebatan dengan rakyatnya melalui apa yang mereka namakan  Public Hearing” atau dengar pendapat umum. Saking  transparan, beradab dan demokratiknya negara ini, para anggota parlemen juga membuka perdebatan dengan warga negara asing yang memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap persoalan Timor Gap di negaranya.

Dan, peluan inilah yang digunakan oleh tiga institusi non pemerintah seperti NGO forum, Centru Informasaun Independen ba Tasi Timor atau CIITT dan Institut pemantau dan Analisis Rekonstruksi dan Pembangunan Timor Lorosa’e atau La’o Hamutuk terbang menuju Darwin-Australia untuk memberikan kesaksian ; presepsi, keprihatinan, sikap dan usulan terhadap proses penyelesaian Timor Gap sama seperti yang diberikan oleh warga negara  Australia.

Untuk mengetahui proses public hearing yang dimaksud, penulis mencoba menyajikan apa yang diperdebatkan dalam public hearing dengan empat bagian analisis yang diformulasikan dalam empat pertanyaan antara lain; apa itu public hearing? Apa substansi persoalan yang diperdebatkan dalam public hearing? Bagaimana proses Public Hearing? Apa pandangan petisioner dari Timor Lorosa’e? Apa yang bisa dilakukan oleh kita?

Apa itu Public Hearing?

Parlemen Australia memiliki satu tradisi konsultasi publik yang dinamakan Public Hearing atau Dengar Pendapat Umum. Public Hearing ini merupakan satu tradisi peradaban komunikasi antara rakyat dan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat atau parlemen dan lembaga-lembaga pemerintah mengenai kebijakan-kebijakan negara. Tujuan diadakanya Public hearing adalah untuk menjaring pendapat masyarakat; persepsi, keprihatinan, sikap dan usulan mengenai kebijakan negara untuk membuat satu kesepakatan atau pakta dengan negara lain.

Menyadari bahwa Pakta 20 Mei merupakan kesepakatan internasional, maka sebelum pakta itu menjadi satu kaidah hukum yang mengikat dua negara, para wakil rakyat Australia yang duduk di parlemen melakukan konsultasi dengan rakyatnya dan juga dengan masyarakat internasional yang mempunyai kepedulian yang sama terhadap masalah laut Timor.

Untuk maksud tersebut, parlemen Australia membentuk satu komite yang dinamakan Komite Kerja Gabungan atau Joint Standing Committee. Komite ini beranggotakan 16 orang yang terdiri dari 9 orang anggota parlemen dan 7 orang anggota senat. Selanjutnya atas nama rakyat Australia, Komite ini memberikan pengumuman kepada rakyat, mengumpulkan petisi dari rakyat dan mengadakan dialog terbuka dengan rakyat di seluruh negara bagian Australia warga negara asing yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan Timor Gap.

Apa substansi persoalan yang diperdebatkan dalam public hearing?

Setelah Komite membuka kesempatan kepada publik untuk menyampaikan pandangan dan sikap atas Pakta 20 Mei 2002 sebelum diratikasi oleh kedua negara, komite menerima 87 petisi dari berbagai organisasi baik pemerintah, organisasi non pemerintah maupun individu. Ke-87 petisi itu terdiri dari; 4 petisi dari pemerintah negara bagian Australia, 8 petisi dari perusahaan perminyakan, 2 petisi dari perusahaan non perminyakan, 19 petisi dari masyarakat sipil (termasuk empat NGO asal Timor Lorosa’e yakni NGO Forum, Laifet, CIITT dan La’o Hamutuk), 1 petisi dari persatuan Gereja Australia, 2 petisi dari partai politik  masing-masing satu dari Timor Lorosa’e (partai Demokrat), satu dari partai politik Australia dan 49 petisi dari individu.

Menganalisa isi petisi yang dihimpun dan alur perdebatan antara petisioner dengan Komite, nampaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan utama terhadap persoalan sengketa  Timor gap dan laut Timor. Ketiga hal itu antara lain; demarkasi batas laut Timor, pengakuan dan pertentangan penggunaan hukum laut internasional antara UNCLOS 1982 dan UNCLOS 1958 dan proses pelegalan kerangka eksplorasi bersama minyak dan gas di Timor gap dan laut Timor.

Tiga substansi persoalan ini menuntun pandangan dan sikap para petisioner menjadi dua kelompok kepentingan dengn solusi alternatif yang berbeda pula. Adalah 49 petisioner yang mempunyai pandangan bahwa persoalan laut Timor merupakan persoalan pengakuan kedaulatan dan hak sebuah negara atas kekayaan sesuai dengan norma-norma hukum kelautan internasional. Dengan pandangan ini, kelompok 49 memberikan solusi alternatif seperti: sengketa laut Timor harus diselesaiakan dengan kaidah hukum kelautan internasional UNCLOS 1982 dan ICJ. Hal ini dilakukan sebelum pembagian pendapatan dari minyak dan gas alam antara kedua negara. Pemerintah Australia dan Timor Lorosa’e harus menentukan batas perairan negara, dan uang dari minyak dan gas harus disimpan dalam rekening ketiga serta pembagian pendapatan minyak dan gas harus benar-benar adil (keadilan ekonomi, keadilan social dan lingkungan hidup) sesuai hak kepemilikian yang ditentukan lewat batas antara kedua negara.

Sementara itu, 37 petisioner mempunyai pandangan yang berbeda mengenai ketiga substansi persoalan itu. Mereka mempunyai pandangan bahwa eksplorasi minyak dan gas bersama antara Australia dan Timor Lorosa’e adalah persoalan bisnis dan perdagangan belaka, karena itu persoalan ini tidak ada sangkut paut dengan persoalan penentuan batas perairan negara dan status kepemilikan ladang minyak dan gas alam. Selain itu mereka juga mempunyai pandagan bahwa pembagian hasil pendapatan minyak dan gas 90% untuk Timor Lorosa’e dan 10% untuk Australia merupakan suatu keiklasan pemerintah Australia untuk membantu masyarakat Timor Lorosa’e yang miskin dan sedang membangun negaranya dari kehancuran.

Bagaimana proses Public Hearing?

Menganalisa proses perdebatan dalam public hearing yang dilakukan antara anggota parlemen Australia melalui Komite Kerja Gabungan dengan para petisioner serta hasil public hearing yang dipublikasikan pada tanggal 11 November 2002, sepertinya parlemen Australia hanya menjalankan sebuah kewajiban demokrasi dan tradisi hukum dalam koridor proses demokratisasi yang mereka jalankan  selama berabad-abad. Ada dua alasan yang bisa dijadikan referensi untuk analisis tersebut di atas. Pertama, secara hukum parlemen Australia tidak mempunyai kompetensi untuk meratifikasi sebuah Pakta namun yang memiliki kompetensi hukum untuk meratifikasi sebuah pakta dengan negara lain hanyalah pemerintah setempat.

Hal inilah yang menjadi ciri khas tradisi hukum  dan proses demokratisasinya Australia. Di beberapa negara termasuk Amerika Serikat dan Timor Lorosa’e, badan pengambilan keputusan tertinggi ada pada wakil-wakil rakyat yang duduk di senat dan parlemen. Sedangkan, pemerintah hanya melakukan negosiasi dan mengusulkan sebuah kesepakatan kepada parlemen untuk diratifikasi atau disahkan. Kedua, parlemen Australia hanya menjalakan fungsinya sebagai wakil rakyat dan menyalurkan aspirasi rakyat melalui “temu bicara” dan selanjutnya membuat laporan tentang persepsi dan keprihatinan rakyat tetapi bukan untuk memformulasikan aspirasi itu agar merubah kebijakan pemerintah menjadi kebijakan negara. Argumen diatas bisa dibuktikan dengan hasil public hearing yang dipublikasikan oleh komite pada tanggal 11 November 2002.

Sebuah lelucon demokrasi yang sebenarnya bukan kejutkan bagi sebagian masyarakat Timor Lorosa’e dan kelompok solidaritas internasional adalah bahwa akhir dari sebuah proses yang paling demokratik itu, komite hanya menulis dan memberikan laporan tentang partisipasi masyarakat, tetapi komite tidak memformulasi aspirasi yang disampaikan itu menjadi referensi bagi sebuah solusi alternatif kebijakan negara yang mengandung nilai-nilai demokrasi, hukum dan keadilan. Hal ini bisa dianalisa dengan isi rekomendasi yang dibuat oleh komite dan dikirim kepada pemerintah.

Dalam laporannya komite memberikan tiga rekomendasi antara lain: 1). Komite mendukung Pakta Laut Timor dan merekomendasikan bahwa pakta itu ditindaklanjuti atau diratifikasi. 2). Komite merekomendasikan bahwa pemerintah Australia mengusahakan sebaik mungkin sesuai dengan memorandum saling pengertian yang ditandatangi pada tanggal 20 Mei di Dili untuk memasukan Kesepakatan Penyatuan Internasional bagi ladang Greater Sunrise atau sebelum waktu yag ditentukan untuk ratifikasi Pakta Laut Timor dan atau kapan saja sebelum tanggal 31 Desember 2002 karena hal ini akan menjamin kepentingan kedua negara. 3).Komite menyeruhkan kepada pemerintah Australia untuk memanfaatkan keberadaannya di badan administrative Daerah Pengembangan Minyak Bersama atau JPDA untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja dan standar lingkungan hidup yang berlaku di badan administrative Daerah Pengembangan Minyak Bersama adalah adil bagi yang melintasi juridiksi Australia.

Apa pandangan petisioner dari Timor Lorosa’e?

Dalam mempresentasikan petisinya kepada komite pada tanggal 3 Oktober 2002 di Darwin Australia, Organisasi non pemerintah asal Timor Lorosa’e yang terdiri dari NGO Forum, CIITT dan La’o Hamutuk memberikan pandangan, keprihatinan, sikap dan usulan pada anggota komite yang memimpin public hearing tersebut.

Kelompok masyarakat cipil ini mempunyai  dua pandangan atau persepsi tentang Pakta 20 Mei 2002 yang dipresentasikan kepada komite. Persepsi pertama menyatakan bahwa Pakta 20 Mei 2002 yang ditanda tangani oleh Mari Amudin Bin Alkatiri, Perdana Menteri TLS dan John Howard, Perdana Menteri Australia adalah sangat tergesa-gesa dengan cara yang tidak seimbang. Persepsi kedua menyatakan bahwa Timor Lorosa’e secara mutlak dipaksa oleh masyarakat internasional termasuk Australia untuk melakukan negosiasi dan menandatangani kesepakatan 20 Mei 2002.

Ada tiga alasan fundamental yang membentuk persepsi tersebut di atas. Ketiga alasan itu antara lain: 1. Pada saat penandatangan kesepakatan 20 Mei 2002, Timor Lorosa’e belum memiliki hukum sendiri seperti: hukum tentang kelautan, hukum tentang pengelolahan kekayaan alam, hukum tentang investasi, hukum perpajakan, dan hukum tentang lingkungan hidup. 2. Dalam kesepakatan 20 Mei, tidak ada pernyataan yang tegas untuk menyelesaikan persoalan batas perairan, tidak ada mekanisme dan refernsi hukum yang jelas serta tidak ada time frame atau rentetan waktu untuk menyelesaikan batas persairan. 3. Batas daerah pengeksplorasian minyak bersama/JPDA tidak pernah dirubah dan batas ini masih seperti apa yang disetujui oleh Australia dan Indonesia pada tahun 1989.

Berpijak pada dua pandangan di atas, muncul keprihatinan terhadap tiga substansi persoalan Timor Gap yang diformulasikan dalam pertanyaan-pertanyaan reflektif berikut ini; a). Mengapa pemerintah Australia dan Timor Lorosa’e tidak mencantumkan pernyataan yang tegas dalam Pakta 20 Mei 2002 tentang penggunaan instrumen hukum kelautan dan referensi hukum kelautan internasional serta rentetan waktu yang jelas untuk menyelesaikan masalah batas perairan negara di Timor gap dan laut Timor? b). Bagaimana kita bisa menyelesaikan batas perairan Timor gap dan laut Timor jika batas pembagian  ladang minyak dan gas sudah merongrong juridiksi Timor Lorosa’e dengan batas-batas pembagian ladang minyak dan gas itu masih berpatokan pada pembagian yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia pada tahun 1989? c). Bagi sebagian orang Timor Lorosa’e keprihatinan bukan pada persoalan pembagian pendapatan 90% yang didapat oleh Timor Lorosa’e dan 10% yang didapat oleh Australia akan tetapi yang paling penting adalah referensi atau kerangka hukum apa yang digunakan oleh pemerintah Australia dan Timor Lorosa’e untuk membagi pendapatan dari minyak dan gas itu menjadi 90% dan 10%? Atau dengan kata lain, mengapa pemerintah Timor Lorosa’e memperoleh 90% sementara Australia hanya memperoleh 10% atau mengapa pendapataan dari minyak dan gas itu tidak dibagi rata 50% untuk Timor Lorosa’e dan 50% untuk Australia? jawaban hukum yang akan kita pertanggung jawabkan kepada generasi pengganti kita setelah 30 tahun masa kesepakatan eksplorasi bersama berakhir? d). Dalam Pakta 20 Mei 2002, pemerintah kedua negara telah menyepakati untuk melakukan eksplorasi bersama selama 30 tahun. Namun yang menjadi pertanyaan adalah  mengapa Australia dan Timor Lorosa’e melakukan eksplorasi bersama atas ladang minyak dan gas seperti Bayu-undan, elang-kakatua  dan lainnya yang ada di daerah Timor Gap sementara ladang minyak dan gas seperti Carrolina, Lamenaria, buffalo dan yang lain yang ada di laut Timor tidak untuk dieksplorasi bersama tetapi hanya Australia sendiri yang melakukan eksplorasi? e). Ladang Greater Sunrise letaknya sangat dekat dengan Timor Lorosa’e sudah barang tentu Australia dan Timor Lorosa’e menginginkan keuntungan dari ladang itu, tetapi mengapa Australia dan Timor Lorosa’e melakukan eksplorasi bersama atas kandungan gas 20% yang jatuh di daerah Timor Gap sementara itu kandungan gas 80% yang jatuh di laut Timor tidak dieksplorasi bersama melainkan Australia sendiri?

Dari pertanyaan-pertanyaan yang memprihatinkan itulah muncul sikap yang menyarankan kedua parlemen, Australia dan Tior Lorosa’e untuk tidak meratifikasi kesepakatan 20 Mei 2002 dengan alasan agar melakukan negosiasi ulang untuk memuat: kerangkah hukum yang jelas, apakah kedua negara akan menggunakan hukum kelautan terbaru seperti UNCLOS tahun 1982 ataukah hukum lain yang dikehendaki oleh Australia seperti Konvensi hukum laut 1952 tentang landas kontinental yang sudah tidak berlaku lagi. Rentetan waktu yang jelas apakah kedua pemerintah akan menyelesaikan batas negara dalam waktu 3 tahun, 10 tahun ataukah 30 tahun. Yang artinya kapan kedua negara akan memulai pembicaraan tentang batas perairan dan kapan akan menyelesaikan masalah ini. Sikap yang lain adalah pendapatan dari ladang-ladang minyak dan gas yang disengketakan baik yang ada di area Timor Gap maupun yang ada di area laut Tinor harus disimpang dalam rekening pihak ketiga. Kedua klausul ini harus disepakati oleh kedua negara dan dimuat dalam Pakta 20 Mei.

Selain pandangan, keprihatinan dan sikap, petisioner Timor Lorosa’e juga menyampaikan permohonan kepada pemerintah Australia agar membimbing masyarakat Australia dan Timor Lorosa’e pada kaidah hukum yang mengikat masyarakat bangsa-bangsa (Konvensi Hukum Laut PBB/UNCLOS dan Pengadilan Internasional untuk keadilan/ICJ). Juga meminta kepada pemerintah Australia agar menunjukkan peradaban bangsa dan negaranya, demokrasi dan tradisi hukum yang seperti mereka tunjukan sekarang. Rakyat Timor Lorosa’e sedang melihat pertunjukan ini, Rakyat Timor Lorosa’e sedang menunggu peradaban, demokrasi dan tradisi hukum Australia. Dari mana semua ini akan berlalu dan kemanakah semua ini akan berjalan. Peradaban masyarakat Australia akan menuntut pemerintah untuk melihat apa yang sedang kita bicarakan sekarang.

Apa yang bisa dilakukan oleh kita?

Sudah jelas bagi kita bahwa negara Repulik Demokrat Timor Lorosa’e  dan Australia memiliki system pengambilan keputusan yang sangat berbeda dalam membuat sebuah kesepakatan internasional. Di Australia, badan pengambilan keputusan tertinggi untuk kesepakatan internasional seperti Pakta Laut Timor ada di tangan pemerintah, sementara di Timor Lorosa’e badan pengambilan keputusan tertinggi ada pada parlemen nasional kita.

Jika demikian persoalannya, apa yang harus dibuat oleh pemimpin negara kita ini? Wakil-wakil rakyat di Australia sudah melaksanakan kewajiban demokrasinya melalui kendaraan demokrasi “konsultasi” dengan rakyatnya bahkan dengan warga negara asing.

Dari proses konsultasi itu, rakyat Australia telah memahami bahwa Pakta 20 Mei/Pakta Laut Timor yang isinya 90% pendapatan minyak dan gas diberikan kepada Timor Lorosa’e adalah satu konpensasi yang iklas kepada negara kecil dan miskin seperti negara kita ini. Ini adalah opini public, dan opini ini dibentuk melalui konsultasi dan publikasi. Lalu apakah kita hanya memuaskan diri dengan hasil konsultasinya para wakil rakyat Australia? Jawabannya barang kali bisa “ya” dan bisa “tidak” tetapi sangat tergantung pada tanggung jawab moral politik dan kesadaran nasionalisme dari setiap para politisi kita untuk menciptakan satu tradisi hukum dan demokrasi dalam sebuah negara “demokratik”.

Sebagai warga negara Repulik Demokrat Timor Lorosa’e dan menyadari kewajiban moral setiap warga negara, maka saya mencoba menuntun naluri peradaban kita pada pada satu solusi alternatif yakni; wakil rakyat kita harus melakukan konsultasi melalui satu forum publik (nasional dan internasional) untuk menghimpun opini publik baik secara individu maupun institusional sebelum Pkata 20 Mei diratifikasi. Dengan konsultasi itu, barang kali pakta itu akan memiliki “tri tunggal kekuatan” yakni legalitas sosiologis, legalitas hukum dan legalitas etis dalam negara dan bangsa Timor ini.

Alasan yang memotivir solusi di atas adalah kesadaran internal dan nasionalisme akan pertanyaan-pertanyaan hukum yang membutuhkan jawaban hukum bukan jawaban politis, teknis ataukah ekonomis. Salah satu contoh pertanyaan yang membutuhkan jawaban hukum adalah mengapa Timor Lorosa’e memperoleh 90% dari pendapatan minyak dan gas, bukan 100%, atau lebih adil lagi bukan 50%-50% antara kedua negara. Atau dengan kata lain, atas dasar hukum apa Australia memperoleh 10% dan Timor Lorosa’e memperoleh 90%? Atas dasar hukum apa kita mengeksplorasi minyak dan gas ini bersama dengan Australia? Sekali lagi, warga negara Republik Demokrat Timor Lorosa’e  sedang digiring dengan satu pertanyaan hukum dan sudah barang tentu mereka juga sangat membutukan jawab hukum, dengan demikian negara ini diatas fondasi hukum yang kuat dan berwibawa. Semoga!!


  Home ] Up ]

OilWeb produced by La'o Hamutuk, the East Timor Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis