La’o Hamutuk

Bulletin  |  Surat Popular  |  Topic index  |  Reports & Announcements  |  Updates
Reference  |   Presentations  |  Mission Statement  |  LH Blog  |  Search  |  Home


Terjerumusnya Negara-Negara Berkembang ke dalam Utang Luar Negeri

Husi Guteriano Neves, Timor Post, 4 Desembru 2009

Liga ba pajina iha lingua Tetum kona ba Timor-Leste tenke debe ka la'e?


Pemerintah Timor-Leste sekarang tengah menempuh berbagai cara untuk memperolah utang dari beberapa sumber; Portugal, Cina, dan Institusi Keuangan Internasional seperti Bank Dunia dan IMF adalah sumber-sumber yang termasuk di dalamnya. Yang menyedihkan adalah, hingga sekarang, alasan fundamental yang melandasi rencana ini belum mengemuka ke permukaan publik. Hal ini menyulitkan kita untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada generasi mendatang. Hal yang jelas adalah bahwa pinjaman ini akan digunakan untuk merealisasi ambisi para pemimpin Timor-Leste, seperti membangun jalan tol, pelabuhan, gedung mewah, dan sarana infrastruktur lain. Mengingat bahwa keputusan ini adalah keputusan yang sangat krusial bagi masa depan Negara ini, melalui artikel ini, penulis ingin mengkaji persoalan utang luar negeri dalam konteks global. Kiranya artikel ini akan menjadi sebuah informasi tambahan bagi kalangan masyarakat sipil di Timor-Leste untuk memahami dampak yang ditimbulkan dari pinjaman luar negeri; dan dalam konteks yang lebih luas, untuk membantu kita membuat keputusan berdasarkan informasi dari berbagai sudut pandang.

Latar Belakang Global

Pinjaman luar negeri, atau utang luar negeri adalah salah satu hantu bagi pembangunan ekonomi negara dunia ketiga pada sa’at ini. Beberapa referensi yang mengkaji mengenai pembangunan di negara-negara berkembang mulai melihat persoalan pinjaman luar negeri sebagai salah satu pusat penyebab keterbelakangan negara-negara dunia ketiga. Beberapa persoalan yang timbul dari utang luar negeri adalah memperlebar jurang antara negara-negara miskin di bagian selatan dan negara-negara kaya di bagian utara; memiskinkan penduduk di negara-negara dunia ketiga; dan sering pula dilihat sebagai sebuah bentuk penjajahan baru. Menurut perhitungan IMF, pada tahun 2006, utang luar negeri dari 146 negara selatan melampaui 2.207 milliar USD dan uang yang harus mereka bayarkan adalah 495.3 milliar USD.  Jumlah ini diakui sendiri oleh IMF bahwa angka ini melampaui kemampuan negara-negara di atas untuk membayar, mengingat nilai di atas sama dengan 80% dari seluruh export barang dan jasa dari negara-negara di atas.[i] 

Data yang ditunjukkan oleh organisasi masyarakat sipil lebih menyedihkan lagi. Menurut data dari Jubilee Debt Campaign, sebuah jaringan yang melakukan advokasi untuk menghapus utang luar negeri negara-negara berkembang, pada tahun 2006, total utang luar negeri negara-negara berkembang adalah 2.9 triliun USD, dan pada tahun yang sama mereka membayar 573 miliar USD.[ii] Sementara negara-negara paling miskin di dunia, pada tahun yang sama membayar 34 miliar USD kepada negara-negara kaya; artinya negara-negara miskin membayar 94 juta USD setiap harinya kepada negara-negara kaya.[iii] Perhitungan lain menunjukkan bahwa negara-negara berkembang membayar 13 USD untuk membayar kembali 1 USD; dan sekitar 60 negara termiskin telah membayar 550 miliar USD untuk pinjaman pokok dan bunganya, selama 30 tahun terakhir, namun masih berutang 523 milliar USD.[iv]

Contoh lain dari betapa pedihnya utang luar negeri adalah kawasan Sub-Sahara Afrika. Menurut Noreena Hertz, penulis buku “The Debt Threat: How Debt is Destroying the World,” setiap harinya rakyat di kawasan yang terkenal dengan kemiskinan ini membayar 30 juta USD; pada saat yang bersamaan 26 juta penduduknya terinfeksi penyakit HIV-AID, setiap 10 tahun, dan 40 juta anak kehilangan orang tuanya karena HIV-AIDS.[v]

Angka-angka di atas merupakan manifestasi dari sistem ketidakadilan global yang sekarang sedang berlaku di dunia, dimana utang luar negeri adalah salah satu bagian terpenting darinya. Adalah sebuah keprihatinan ketika melihat bahwa di negara-negara yang memiliki utang besar, negara tidak mampu memberikan pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan lainnya; pada saat yang bersamaan uang yang mengalir ke luar negeri mencapai ratusan juta dollar setiap tahunnya. Meskipun rakyat yang menanggung beban untuk membayar utang luar negeri seperti di atas, tetapi bukanlah mereka yang mengambil keputusan. Kabanyakan dari utang yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional, dan negara-negara Barat, masuk ke kantong para diktator serta kroni-kroninya; seperti Soeharto di Indonesia, Ferdinand Marcos di Filippina, regime apartheid di Afrika Selatan, Agusto Pinochet di Chille dan lainya.

Dengan realitas tersebut, berbagai kalangan akademisi, wartawan dan aktivis internasional melihat utang luar negeri sebagai sebuah bentuk penjajahan baru; diimana utang luar negeri telah memfasilitasi aliran sumber kekayaan dari negara-negara miskin ke negara-negara kaya. Wartawan dokumenter ternama, John Pilger, bahkan  menyebut utang luar negeri sebagai sebuah bentuk lain dari perang (War by other Means), dimana perang yang tidak terlihat di layar televisi atau berita, perang yang terdiam dan tersembuny, tidak menggunakan senjata dan peluru, tidak ada okupasi militer; tetapi telah membunuh jutaan anak dan orang miskin di seluruh dunia dalam hitungan harinya.[vi]

Bagaimana Krisis ini Muncul?

Sejarah munculnya krisis utang luar negeri adalah baru; setidaknya setelah Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, para pemerintah di negara-negara utara, bank-bank swasta serta lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF memberikan pinjaman utang kepada negara-negara dunia ketiga (Amerika Selatan, Afrika dan Asia) untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur maha besar seperti jalan tol, bendungan, gedung-gedung mewah, pelabuhan, dan lainnya. Mayoritas negara-negara dunia ketiga pada waktu itu juga berambisi untuk mentranformasi status masyarakat mereka; dari masyarakat agrarian ke masyarakat industrialis; menciptakan lapangan kerja bagi rakyat; membangun infrastruktur seperti jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan, bendungan, etc; menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan air bersih; serta mimpi nan indah lainnya. Untuk merealisasi mimpi-mimpin tersebut, negara-negara yang baru merdeka pada saat itu berpaling kepada Bank-Bank Swasta dan negara-negara barat untuk mendapatkan pinjaman luar negeri, dengan harapan bahwa hasil penjualan sumber daya alam mereka nantinya, akan digunakan untuk membayar kembali utang tersebut.

Kemudian mulai tahun 1970-an, Bank-Bank swasta di Eropa Barat dan Amerika Utara juga mulai meningkatkan partisipasi mereka dalam hal pinjaman luar negeri secara drastis. Alasan utama bank-bank swasta ini untuk meningkatan keterlibatan mereka adalah mereka melihat bahwa memberikan pinjaman adalah salah satu cara untuk menginvestasikan uang mereka dalam bentuk “Eurodollar.” Antara tahun 1960-an hingga tahun 1970-an, jumlah uang di bank-bank swasta meningkat sebelas kali lipat; dari 10 milliar USD sampai sampai 110 milliar USD. Untuk negara-negara Amerika Selatan saja, antara tahun 1950-an hingga 1970, mereka menerima sekitar 20 milliar USD dalam bentuk utang luar negeri.

Ketika terjadi krisis minyak global pada tahun 1973, Negara-negara penghasil atau pengekspor minyak menerima uang dalam jumlah yang besar dari hasil penjualan minyak mereka. Di sisi lain, negara-negara pengimpor minyak menghadapi defisit dalam anggaran mereka karena melonjaknya harga minyak yang berdampak pada pelonjakan harga bahan-bahan sembako. Situasi ini sangat menguntungkan para bank-bank swasta di Amerika Utara dan Eropa Barat. Karena di satu sisi, negara-negara pengimpor minyak membutuhkan pinjaman untuk menutup defisit anggaran mereka; di sisi lain, negara-negara penghasil atau pengekspor minyak yang pendapatannya meningkat drastis, sebagian dari pendapatan mereka ditabung di Bank-Bank swasta di Amerika Serikat dan Eropa Barat.

Demi meningkatkan keuntungan mereka, bank-bank ini kemudian menurunkan tingkat bunga mereka dan memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang. Yang menarik adalah bank-bank ini memberikan pinjaman agar negara-negara berkembang dapat membeli bahan-bahan dari negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara.  Salah satu contohnya adalah pada tahun 1970-an, 42% dari bahan konstruksi Inggris dan 32% dari industria textile Inggris dipasarkan di negara-negara berkembang. Contoh lain adalah Bank Expor-Impor Amerika, memberikan pinjaman kepada negara-negara Amerika Selatan agar mereka memberikan pesawat dari Amerika Serikat, untuk mempromosikan ekonomi yang berorientasi ekspor. Bagi bank-bank swasta Amerika, alasan ekonomisnya jelas: memperluas pasar dan peningkatan keuntungan, karena terjadinya perubahan terhadap pasar domestik di Amerika Serikat. Selain alasan ekonomis, pinjaman luar negeri juga digunakan untuk sebagai salah satu strategi untuk menghambat meluasnya pengaruh komunis; melalui apa yang disebut dengan Containment Policy.  Secara global kebanyakan negara yang mendapat pinjaman dari Amerika Serikat adalah diktator, yang juga merupakan boneka-boneka Washington, sehingga para kreditor percaya bahwa para negara penerima utang akan menggunakan kembali uang tersebut untuk membeli peralatan militer dari Amerika Serikat.

Dua negara yang menarik untuk dilihat adalah Indonesia dan Meksiko. Indonesia, salah satu  negara yang kaya akan sumber daya alam, juga tidak terlepas dari jerat utang luar negeri. Ketika Soekarno digulingkan oleh Soeharto pada tahun 1965, negara-negara barat langsung bereaksi dengan memberikan bantuan dalam bentuk “Aid” untuk membantu pemulihan ekonomi. Kemudian diikuti dengan 534 juta dollar dalam bentuk utang, dengan rencana bahwa akan dibayar bersama bunganya setahun kemudian.[vii] Sebuah perhitungan yang tidak dapat terealisasikan. Yang terjadi, utang Indonesia, justru meningkat terus dari tahun ke tahun. Misalnya pada tahun 1970, utang luar negeri Indonesia adalah 3.7 miliar USD, dan pada tahun 2002, utang luar negeri US melonjak sampai 78.9 milliar USD.[viii]

Selain Indonesia, salah satu negara yang menarik untuk dilihat dalam kaitannya dengan kasus Timor-Leste adalah Meksiko. Antara tahun 1977 hingga 1979, Meksiko berutang 88 Milliar USD. Dari angka di atas hanya 14.3 milliar USD atau 16.25% yang digunakan di dalam negeri; sementara 73.7 milliar USD atau 83.75% digunakan untuk membeli bahan dari negara lain. Karena Mexico adalah negara yang kaya akan minyak, ketika terjadi krisis minyak global, negara ini tidak mengeluarkan banyak uang untuk mengimpor minyak. Namun tujuan utama untuk meminjam adalah untuk mengembangkan industry minyaknya, dengan sebuah perhitungan bahwa meningkatnya harga minyak akan memberikannya pendapatan yang banyak untuk membayar kembali utang. Sebuah perhitungan yang kemudian ikut membawa Mexico ke dalam krisis utang; karena pada tahun 1980-an harga minyak global jatuh di pasar internasional.

Pada tahun 1979, terjadi perubahan kebijakan finansial di Washington, dimana Paul Volcker, kepada Federal Reserve menaikkan tingkat bunga untuk mengatasi inflasi di U.S. Meskipun diakui bahwa Ia tidak berniat untuk membawa negara-negara peminjam ke dalam krisis utang, tetapi keputusan ini membawa malapetaka bagi negara-negara peminjam. Bunga utang Meksiko naik tiga kali lipat, dari 2.3 milliar USD menjadi 6.1 milliar USD. Menurut para ekonom, negara-negara Amerika Selatan membayar 100 milliar USD lebih banyak antara tahun 1976 hingga 1985, untuk bunganya saja, sebagai konsekuensi dari keputusan ini.  Dampak lain dari kebijakan Washington adalah jatuhnya bahan-bahan komoditas di pasaran pada tahun 1980-an. Sebagai contohnya, harga daging sapi dari Argentina jatuh dari 2.25/kg pada tahun 1980 ke 1.60 pada akhir 1981; harga gula dari Brazil dan negara-negara Karibian jatih dari 79 cent/kg ke 27 cent/kg pada tahun 1982. Jatuhnya harga barang-barang eksport ini menurunkan daya negara-negara peminjam untuk membayar utang. Fenomena yang serupa juga dirasakan oleh negara-negara Afrika, dimana bahan-bahan eksport utama mereka anjlok di pasaran internasional; situasi yang membuat mereka mustahil untuk mengembalikan utang.

Dengan keadaan global tersebut, negara-negara dunia ketiga kemudian terjerumus ke dalam sebuah krisis utang yang terus berlanjut hingga sekarang, dan terus menguras negara-negara dunia ketiga. Diawali dengan Mexico; negara yang juga kaya akan minyak, pada awalnya mengimpikan bahwa hasil expor minyaknya akan dapat digunakan untuk membayar kembali utangnya, pada tahun 1982, menyatakan menyerah dan tidak dapat membayar kembali utangnya; kemudian menyerat ke negara-negara berkembang lainnya.

Terjerumusnya Negara-negara Berkembang

Sebagai reaksi terhadap krisis ini, pada tahun 1985, Secretary of the Treasury Amerika Serikat, James Baker menginisiasi sebuah kebijakan baru, yaitu Structural Adjustment Program (SAP). Kebijakan ini berbasiskan apa yang disebut dengan Washington Consensus. Berdasarkan kebijkana baru ini, Negara-negara yang ingin mendapatkan utang dari IMF dan Bank Dunia harus berkomitmen untuk melakukan re-strukturisasi atau perubahan dalam kebijakan ekonomi makro mereka, yang berarah pada ekonomi yang berorientasi ekspor (export-led growth), mengurangi peranan Negara dalam ekonomi, dan privatisasi sector-sektor publik.[ix] Kepercayaan yang melandasi kebijakan ini adalah bahwa “peranan Negara dalam ekonomi harus dikurangi, dan keterbukaan ekonomi untuk dunia luar adalah komponen penting dari konsensus neo-liberal; pemerintah harus mengurangi atau menghapus semua aturan, privatasisi terhadap perusahaan-perusahaan Negara atau publik dan beralih dari Industrialisasi Subtitusi Impor menuju ke strategi yang berorientasi kepada ekspor.”[x] Dalam konteks yang lebih luas, mengharuskan Pemerintah Negara-negara yang memperoleh utang untuk mengurangi pengeluaran pemerintah untuk mengontrol inflasi; melakukan liberalisasi terhadap impor dan menghapus semua hambatan-hambatan bagi investasi asing; privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Negara; mengurangi nilai mata uang dan mengurangi atau menghapus semua peraturan yang melindungi buruh lokal.[xi]

Selain itu, peranan IMF dan Bank Dunia ditingkatkan dalam manajemen utang luar negeri, dengan menjadi agen penting dalam pembangunan; dan juga memformulasikan kebijakan ekonomi pemeritntah di Negara-negara berkembang yang memperoleh pinjaman dari IMF atau Bank Dunia; semua peranan yang diakui belum dimainkan oleh IMF sebelumnya.[xii] Hingga akhir tahun 1970-an, sekitar 70 negara berkembang yang telah mengikuti nasehat Bank Dunia dan IMF. Seperti yang diakui oleh Bello, selain untuk membayar kembali utang luar negeri kepada Negara-negara utara, menghancurkan system ekonomi yang berbasiskan pada peran Negara, juga adalah tujuah strategis dari doktrin ini.[xiii]

Program restrukturisasi ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap hubungan antara Negara-negara berkembang dan Negara-negara industry maju. Program ini dirancang khusus untuk tujuan spesifik; diantaranya untuk memastikan bahwa negara-negara peminjam akan mengembalikan utang; untuk meningkatkan aliran barang dari Selatan ke Utara; dan meningkatkan kontrol terhadap pasar di negara-negara Selatan untuk produk-produk dari Utara.[xiv] Secara singkat, Pablo Davalos menguraikan program Structural Adjustment sebagai “sebuah proses global yang mendefinisikan kekuasaan geopolitis dan pre-eminence capital keuangan;” dimana bertujuan untuk memastikan control, dominasi kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam dan persedian buruh.” Dengan kata lain, semua program ini dirancang khusus untuk memastikan pengontrolan terhadap ekonomi negara-negara Selatan. Dengan demikian, beberapa kalangan menilai utang luar negeri sebagai tidak lebih dari sebuah sebuah bentuk kolonialisme baru paska Perang Dunia Kedua. 

Konsekuensi yang ditimbulkan oleh krisis utang luar negeri pada tahun 80-an sangat menyedihkan bagi Negara-negara berkembang. Secara ekonomis, meskipun Negara-negara yang berutang tersebut berusaha untuk membayar kembali utang mereka, justru mereka terjerumus ke dalam siklus utang yang sangat menyedihkan, sehingga ekonom menguraikan decade 80 sebagai “lost decade” bagi  Negara-negara berkembang.[xv] Secara global, utang luar negeri negara-negara berkembang bertambah dari 639 miliar USD ke 1.341 milliar USD pada tahun 1990; dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga sekarang.[xvi] Untuk Amerika Selatan saja, utang mereka bertambah dari 280 milliar USD ke 435 miliar USD pada tahun 1993.

Di Afrika, melalui SAP, negara-negara Afrika dipaksa untuk memotong anggaran untuk kesehatan, pendidikan serta sector palayanan sosial lainnya; melakukan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik negara, menghapus semua aturan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan buruh lokal, serta membuka pasar bagi investasi asing.[xvii] Dari banyak kajian yang dilakukan, program restrukturisasi yang diimpose oleh Bank Dunia dan IMF, realitas yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan; justru menambah kemiskinan dan kemelaratan rakyat Afrika. Bahkan hal ini sendiri diakui oleh Bank Dunia, bahwa program restrukturisasi tidak banyak membantu Afrika.[xviii] Fenomena yang sama juga berlaku untuk negara-negara di Amerika Latin seperti Argentina, Chile, Meksiko dan Asia seperti Thailand dan Filipina.

Khusus untuk kawasan Asia, para ekonom sering mengklaim bahwa kebijakan-kebijakan di atas membawa dampak positif terhadap perumbuhan ekonomi. Fokusnya sering terarah pada kasus Korea, Singapure, dan Taiwan, serta Thailand, dan Indonesia selama tahun 1980-an hingga 90-an sebelum terjadinya krisis. Khusus untuk kasus Indonesia dan Thailand, meskipun diakui bahwa dilihat dari GDP-nya, terjadi peningkatan dari tahun 1960-an hingga tahun 1990-an, namun pada akar rumput, kebijakan-kebijakan yang datang atas nasehat dari Bank Dunia dan IMF telah menghancurkan pertanian lokal, meningkatkan arus urbanisasi, meningkatkan eksploitasi terhadap buruh lokal, dan memperlebar jurang antara miskin dan kaya. Khusus untuk Thailand, kebijakan-kebijakan di atas menghancurkan pertanian yang sering menjadi sumber kehidupan masyarakat rural. Dampaknya banyak rakyat yang meninggalkan area rural dan pertanian mereka untuk mencari kerja di area perkotaan. Dari sejumlah itu, ada yang terjerumus ke dalam prostitusi, dan juga ada yang menjadi obyek perdagangan dengan apa yang disebut “Human Trafficking.”

Dalam konteks hubugan antara Negara-negara Utara dan Selatan, utang luar negeri juga secara terus menerus memperlebar jurang antara Utara dan Selatan. Contohnya, hingga sekarang, 5% penduduk dunia menguasai 80% sumber ekonomi global sementara yang menyisakan 20% sumber daya ekonomi untuk 95% penduduk dunia. Dengan pengalaman global tersebut, pada saat ini banyak kalangan yang sudah mulai melakukan kampanhe global untuk membatalkan semua proses pembayaran kembali terhadap utang luar negeri oleh negara-negara Selatan.

Catatan untuk Timor-Leste

Uraian di atas menunjukkan sejarha dan dampak yang ditimbulkan oleh utang luar negeri. Semua rekor ini sudah didokumentasi oleh banyak kalangan. Sehingga sangat disayangkan bahwa di saat semua penduduk di negara-negara berkembang sudah menyadari akan bahayanya dari berutang, Timor-Leste yang hingga sekarang ini belum berutang, justru mau menjerumuskan diri kepada sebuah “siklus setan” yang ujungnya nggak jelas tersebut. Dalam kaitan dengan pengalaman global dan situasi kita saat ini, ada beberapa poin penting yang saya ingin garisbawahi.

Pertama, sejarah utang luar negeri mengindikasikan dengan jelas bahwa negara-negara kreditor memberi pinjaman dengan tujuan untuk memperluas pasar buat produk mereka, menguasai sumber daya alam, dan memperoleh buruh yang murah. Ini adalah sebuah bentuk penjajahan baru yang berlaku bagi negara besar manapun yang permintaan terhadap bahan-bahan mentah dan perluasan pasar meningkat, seperti yang dialami Cina sekarang ini. Situasi ini tentu saja berlaku bagi utang yang diklaim “konsensional” sekalipun. Dalam kasus kita sekarang, meskipun Pemerintah Timor-Leste belum memberikan informasi secara detail mengenai berbagai kondisi dari utang tersebut, tetapi indikasi ini terlihat jelas dengan 40% dari uang yang dipinjamkan dari Portugal akan digunakan untuk membeli bahan-bahan dari Portugal.  Itu belum terhitung dengan jumlah tenagara kerja atau yang nota bene “ahli” yang akan didatangkan dari Portugal. Meskipun 40% diklaim akan digunakan untuk membelanjakan bahan-bahan di Timor-Leste, tetapi yang jelas bahwa hampir tidak ada yang tinggal untuk ekonomi lokal, karena Timor-Leste sekarang tidak memproduksi sesuatu. Jadi 40% mungkin akan menyerang ke negara-negara seperti Indonesia, Australia, Singapure, dll.

Kondisi yang mungkin lebih buruk juga akan berlaku bagi pinjaman dari Cina. Beberapa kasus seperti yang ditunjukkan oleh organisasi Lao Hamutuk[xix], seharusnya sudah memberikan lampu hijau bagi kita tentang pinjaman dari Cina. Selain itu, pengalaman kita dengan bantuan luar negeri Cina selama beberapa tahun terakhir sudah seharusnya menjadi referensi bagi kita, bahwa bukan hanya uang yang datang, tetapi juga tenaga kerja mereka dan perusahaan mereka. Sehingga, kebanyakan uang tersebut akan kembali ke Cina untuk membayar tenaga kerja Cina, membayar para perusahaan Cina, dan membeli semua bahan dari Cina. Ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara kreditor pada tahun 1960-an hingga 70-an; dimana pinjaman diberikan sebagai bagian dari perluasan pasar untuk produk-produk mereka. Untuk Cina persediaan akan pasar luar negeri dan kontrol terhadap sumber daya alam sangat penting mengingat meningkatnya produksi mereka, dan jumlah penduduk mereka yang besar berdampak pada meningkatnya permintaan akan sumber daya alam, terutama minyak.

Kedua, kasus Meksiko juga memberikan sebuah contoh yang penting bagi Timor-Leste untuk memikirkan. Mesksiko adalah salah satu negara yang kaya akan minyak, lebih banyak dari Timor-Leste beberapa kali lipat. Namun seperti yang sudah sering diperingatkan oleh banyak kalangan, "kondisi harga minyak yang tidak menentu seringkali menyulitkan pemerintah negara2 pengexpor minyak untuk membuat rancangan pembangunan yang pasti dan tepat. Hal ini terbukti dalam kasus Meksiko, dimana memulai pinjaman dengan perhitungan bahwa harga minyak di pasar internasional akan tetap tinggi. Namun ketika harga minyak justru anjlok di saat mereka harus mengembalikan utang mereka. Akhirnya, Meksiko terjerumus ke dalam utang, dan menyatakan menyerah untuk membayar utangnya.

Untuk kasus kita, sampai sekarang  belum jelas mengenai bagaimana kita akan membayar utang tersebut. Ketertutupan Pemerintah untuk analisis mereka membuat situasi menjadi lebih sulit, karena banyak orang Timor-Leste tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran para pemimpin kita. Namun dilihat dari kaca mata negara-negara yang akan memberikan utang, baik itu Cina maupun Portugal, mata mereka sedang tertuju kepada minyak. Sayangnya hingga sekarang, perhitungan Pemerintah kita tentang harga minyak di masa depan, jangka waktu pembayaran, serta bunga dari utang dan kondisi lain yang terlampir dalam utang ini belum mengemuka ke publik. Hal ini menyulitkan publik untuk meraba-raba apa yang akan terjadi dengan utang di masa depan.

Ketiga, sejah ini, yang tampak jelas bahwa, yang mendorong Pemerintah kita untuk berutang adalah untuk merealisasikan mimpi-mimpinya, seperti membangun jalan tol, pusat listrik, pelabuhan, lapangan udara, dll. Namun, kita belum dijelaskan, apa yang akan dihasilkan dari semua ini untuk mengembalikan uang untuk membayar kembali utang. Pemerintah mungkin berargumen bahwa rakyat Timor-Leste membutuhkan jalan raya yang bagus untuk membawa produk mereka untuk dipasarkan di Dili. Tentu saja, tidak ada orang Timor-Lese yang menolak akan pentingnya jalan raya, listrik, dan infrastruktur lain.

Tetapi juga harus diingat pula bahwa membangun jalan tol atau jalan raya yang nan indah, pelabuhan, dll tidak selamanya membantu rakyat kecil, terutama para petani kita.  Pengalaman beberapa negara mengindikasikan bahwa kebanyakan dari infrastruktur di atas lebih banyak menguntungkan para orang kaya dan para perusahaan karena memfasilitasi mereka untuk memperluas pasarnya hingga ke pelosok, dan bukan sebaliknya, seperti yang diharapkan orang Timor-Leste. Dengan kata lain, dengan jalan yang bagus, akan mempermudah mereka untuk menjual produk-produk mereka ke desa-desa; bukan membantu para petani untuk memasarkan hasil pasarannya ke kota. Para petani Timor-Leste tidak akan dapat bersaing dengan para perusahaan-perusahaan yang masuk dari luar dengan dana yang besar. Akhirnya, para petani lokal akan semakin tersisih dengan kebijakan pemerintah yang membuka pasar lebar-lebar, tanpa perlindungan petani kita.


[i] Charles W. Kegley, Jr. (2007).  World Politics: Trend and Transformation. Belamont, CA: Thompson. P.

[ii] Jubilee Debt Campaign. Where did the Debt Come From?

[iii] Ibid

[iv] Ibid

[vi] John Pilger. (1993). War by Other Means.

[viii] Ibid

[ix] Robert Gilpin. (2001). Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton and Oxford: Princeton University Press. p. 314.

[x] Gilpin (2001). Global Political Economy: Understand the International Economic Order. Princeton and Oxford; Princeton University Press. p.315

[xi] Walden Belo (2001). “Building an Iron Cage: The Bretton Woods Institutions, the WTO, and the South.” In Sarah Anderson (Ed.). Views from the South: The Effects of Globalization and the WTO on Third World Countries. Chicago: Food First Books & The International Forum on Globalization. P.66

[xii] Robert K. Schaeffer (2005). Understanding Globalization: The Social Consequences of Political, Economic and Environmental Changes. Maryland: Rowman & Little Field Publishers, Inc. p.88

[xiii] Ibid

[xiv] [xiv] Robert K. Schaeffer (2005). Understanding Globalization: The Social Consequences of Political, Economic and Environmental Changes. Maryland: Rowman & Little Field Publishers, Inc. p.93

[xv] [xv] Robert K. Schaeffer (2005). Understanding Globalization: The Social Consequences of Political, Economic and Environmental Changes. Maryland: Rowman & Little Field Publishers, Inc. p.94

[xvi] [xvi] Robert K. Schaeffer (2005). Understanding Globalization: The Social Consequences of Political, Economic and Environmental Changes. Maryland: Rowman & Little Field Publishers, Inc. p.95 

[xvii] Brooke G. Schoepf, Claude Scoepf & Joyce V. Millen (2000). “Theoretical Therapies, Remote Remedies: SAPs and the Political Ecology of Poverty and Health in Africa.” In Jim Yong Kim. Et all (Eds.). Dying for Growth: Global Inequality and the Health of the Poor. Monroe; Common Courage Press. P.99

[xviii] Brooke G. Schoepf, Claude Scoepf & Joyce V. Millen (2000). “Theoretical Therapies, Remote Remedies: SAPs and the Political Ecology of Poverty and Health in Africa.” In Jim Yong Kim. Et all (Eds.). Dying for Growth: Global Inequality and the Health of the Poor. Monroe; Common Courage Press. P.101

[xix] La’o Hamutuk. (2009, November). Why Should Timor-Leste Go into Debt?

The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis (La’o Hamutuk)
Institutu Timor-Leste ba Analiza no Monitor ba Dezenvolvimentu
Rua dos Martires da Patria, Bebora, Dili, Timor-Leste
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste
Tel: +670-3321040 or +670-77234330
email: 
info@laohamutuk.org    Web: http://www.laohamutuk.org    Blog: laohamutuk.blogspot.com