Lao Hamutuk

Bulletin  |  Surat Popular  |  Topic index  |  Reports & Announcements  |  Updates
Reference  |   Presentations  |  Mission Statement  |  LH Blog  |  Search  |  Home

Buletin Lao Hamutuk

Volume 3, Number 4                                                                  Mei 2002

English

Di dalam . . .

bulletDengan Kemerdekaan, Apa Yang Berubah Bagi Celah Timor?
bulletPetroTimor: Sejarah Kuno?
bulletEditorial: Australia: Berhenti Mencuri Minyak Timor Leste

Edisi Istimewa untuk Kemerdekaan!

Dengan Buletin Lao Hamutuk edisi ini, kami menyoroti beberapa masalah yang paling penting dan paling sulit yang akan harus diatasi Timor Lorosa'e yang baru merdeka. Selain artikel utama dan editorial tentang cadangan minyak dan gas di Laut Timor, kami juga menguraka secara ringkas tugas-tugas yang dihadapi negara baru ini, dengan sorotan lebih rinci pada masalah pengungsi dan keadilan, dua bidang yang masih menjadi tanggungjawab masyarakat internasional. Kami juga melaporkan tentang pertukaran yang baru-baru ini diselenggarakan Lao Hamutuk dengan dua pendidik dari Nicaragua tentang gender, kekuasaan, dan kekerasan. Artikel yang lain, bagian dari investigasi lanjutan kami tentang donor, menyoroti bantuan bilateral Cina kepada Timor Lorosa'e. Terakhir, editorial halaman terakhir melihat kendala-kendala yang ditimbulkan negara-negara donor pada pemerintah Timor Lorosa'e merdeka, dan mempertanyakan apakah fasilitas keuangan yang dikelola Bank Dunia akan memungkinkan kemerdekaan sejati.

Dengan Kemerdekaan, Apa Yang Berubah Bagi Celah Timor?

Perbatasan dan Perjanjian Minyak Antara Australia dan Timor Lorosa'e

Pendapatan dari minyak dan gas alam sekarang ini memberikan harapan yang paling besar bagi Timor Lorosa'e untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bangsa ini pada masa mendatang. Meskipun sejumlah kecil kandungan minyak dan gas alam terdapat di daratan Timor Lorosa'e, pembahasan sekarang hanya terpusat pada cadangan minyak dan gas alam yang besar yang ada di bawah laut antara Timor Lorosa'e dan Australia. Cadangan minyak dan gas alam ini bernilai antara US$ 8 milyar sampai US$ 38 milyar untuk Timor Lorosa'e Lorosa'e sampai 30 tahun mendatang. (Anggaran pemerintah Timor Lorosa'e untuk tahun yang akan datang besarnya US$ 77 juta).

Dewasa ini, Timor Lorosa'e dan Australia sedang merundingkan sebuah perjanjian mengenai pengembangan minyak bersama di Celah Timor, sebuah wilayah yang sebelumnya menjadi obyek sebuah perjanjian antara Australia dan Indonesia. Persoalan apakah bagian untuk Timor Lorosa'e mendekati US$ 8 milyar atau US$ 38 milyar sangat tergantung pada garis batas Laut Timor. Sejumlah pakar mengatakan bahwa jika batas perairan (dasar laut) dibuat dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional, Timor Lorosa'e akan memperoleh keuntungan lebih dari US$ 30 milyar. Masalah batas perairan laut antara Australia dan Timor Lorosa'e itu bukan hal yang baru, tetapi kemerdekaan Timor Lorosa'e memberikan masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang baru.

Banyak yang menduga bahwa segera setelah Timor Lorosa'e resmi merdeka, Perdana Menteri Timor Lorosa'e yang baru, Mari Alkatiri dan Perdana Menteri Australia akan menandatangani "Perjanjian Laut Timor" yang telah dibahas oleh pemerintah Australia dan UNTAET/Timor Lorosa'e pada tahun 2001. Kesepakatan ini kemudian akan dibawa ke Parlemen Timor Lorosa'e yang baru untuk diratifikasi menjadi sebuah perjanjian mengenai kandungan Laut Timor itu. Para pendukungnya menyebut perjanjian ini "perolehan terbaik" yang saat ini bisa didapat Timor Lorosa'e dari Australia, dan dengan cepat menjelaskan bahwa perjanjian ini merupakan satu perjanjian sementara "tampa merugikan batas perairan Timor Lorosa'e", yang berarti bahwa perjanjian ini tidak akan mempengaruhi penentuan keputusan di masa mendatang mengenai batas perairan. Namun, yang lain berpendapat bahwa perjanjian ini akan melumpuhkan kemampuan Timor Lorosa'e untuk menuntut batas yang lebih luas dan dengan demikian melumpuhkan kemampuannya untuk memperoleh akses atas semua kandungan di dasar laut yang menurut hukum merupakan hak negara ini.

Lao Hamutuk telah menulis dua editorial mengenai perundingan Celah Timor (lihat Buletin Lao Hamutuk Vol.1, No. 3 dan Vol. 2, No. 5). Dalam artikel ini, kami menyajikan informasi mengenai permasalahan batas perairan dan perjanjian yang diusulkan. Kami juga berharap mendorong transparansi dan dialog seputar masalah penting ini, yang kurang dipahami oleh sebagian besar rakyat Timor Lorosa'e. Buletin Lao Hamutuk nomor-nomor terbitan yang akan datang akan mengupas aspek-aspek lain sumber alam minyak dan gas Timor Lorosa'e, mencakup proyek-proyek eksplorasi yang sedang berlangsung saat ini, keterlibatan perusahaan-perusahaan minyak, masalah tenaga kerja dan lingkungan hidup, serta konteks global eksploitasi minyak dan gas.

Batas Wilayah Perairan antara Timor Lorosa'e dan Australia

Saat kemerdekaan, Timor Lorosa'e belum memiliki batas perairan yang pasti dan harus mengupayakan perjanjian batas perairan dengan Indonesia dan Australia. Batas perairan yang lama antara Australia dan Indonesia menjadi dasar bagi pembagian cadangan minyak dan gas sekarang ini di Laut Timor serta dalam perjanjian yang diusulkan. Untuk memahami di mana Timor Lorosa'e sekarang berpijak, penting untuk dilihat sejarah batas perairan antara kedua negara ini.

Pada tahun 1972, dengan menggunakan argumen landas kontinental (yang menyatakan bahwa dasar laut harus mengikuti titik terdalam pada dasar laut antar negara), Australia berhasil merundingkan dengan Indonesia batas perairan yang memberikan Australia 85% wilayah perairan antara dua negara. Portugal tidak pernah menerima argumentasi landas kontinental dan tidak berhasil mendapat batas yang terletak pada garis tengah antara garis pesisir Australia dan Timor Lorosa'e. Wilayah yang diperebutkan itu kemudian dikenal sebagai "Celah Timor."

Pada tahun 1975, dengan mengetahui sepenuhnya niat Indonesia untuk menginvasi Timor Lorosa'e, Duta Besar Australia untuk Jakarta Richard Woolcott mengirimkan memo rahasia kepada pemerintahnya, yang mengatakan bahwa "menutup celah yang ada sekarang dalam batas laut yang disepakati dapat lebih mudah dirundingkan dengan Indonesia ... dibandingkan dengan Portugal atau Timor Portugis yang merdeka." Dia menulis dalam memo itu bahwa Menteri Pertambangan dan Energi mungkin tertarik dengan hal ini.

Pada tahun 1979, setelah kegemparan internasional atas invasi dan pendudukan brutal Indonesia terhadap Timor Lorosa'e mereda, Australia mulai berunding dengan Indonesia mengenai wilayah Celah Timor. Tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai batas perairan yang permanen, kedua negara memutuskan untuk membuat perjanjian tentang pengembangan minyak bersama di wilayah antara garis tengah ke selatan dan batas perairan dasar laut tahun 1972 ke utara. Hanya beberapa tahun kemudian, pada tahun 1981, Australia dan Indonesia menyepakati batas perikanan yang melintang sepanjang garis tengah. Dan pada tahun 1982, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea) mendefinisikan ulang hukum laut internasional mengatakan bahwa bagi negara-negara yang jarak antar mereka kurang dari 400 mil laut, maka batas internasional harus berada pada titik tengah.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah mengakui Timor Lorosa'e sebagai bagian dari Indonesia. Namun, pada tahun 1989, meskipun terus terjadi pelanggaran hak asasi manusia, Australia dan Indonesia menandatangani Perjanjian Celah Timor. Perjanjian ini membagi wilayah Celah Timor menjadi tiga bagian, di mana produksi minyak di wilayah terbesar, Wilayah A, dibagi sama rata antara kedua negara. Di Wilayah C, yang paling dekat dengan Timor Lorosa'e, 90% dari produksi akan diberikan kepada Indonesia dan 10% sisanya untuk Australia. Di Wilayah B, Indonesia menerima 10% dan Australia 90%.

Peta 1: Perjanjian Celah Timor

1989-1999 (Australia dan Indonesia)      1999-Merdeka (Australia dan UNTAET)

Menurut pembagian ini, kontrak dilakukan dengan perusahaan-perusahaan minyak multinasional termasuk Phillip Petroleum yang berpusat di Amerika Serikat, Shell yang dimiliki Inggris dan Belanda, serta Woodside dan Broken Hill Propriety (BHP) yang berpusat di Australia. Kontrak-kontrak itu ditandatangani pada bulan Desember 1991 dan eksplorasi pertama dimulai pada tahun 1992. Bagi pemerintah Australia dan perusahaan-perusahaan minyak ini, kemungkinan mendapatkan uang dari minyak lebih penting daripada hak asasi manusia dan hak politik Timor Lorosa'e.

Ketika eksplorasi di Celah Timor sedang dimulai, Portugal menggugat Australia dan Perjanjian Celah Timor ke Mahkamah Internasional (ICJ, International Court of Justice), dengan alasan bahwa perjanjian itu melanggar hak-hak Portugal dan rakyat Timor Lorosa'e. Pada akhirnya, pengadilan tidak dapat mengambil keputusan untuk kasus ini karena Indonesia menolak mengakui wewenang Mahkamah Internasional. Namun, gugatan ini penting karena membangkitkan kesadaran masyarakat internasional tentang Perjanjian Celah Timor, dan menegaskan kembali hak legal Timor Lorosa'e atas penentuan nasib sendiri.

Pada tahun 1998, Dewan Nasional Perlawanan Timor Lorosa'e (CNRT, Conselho Nacional da Resistencia Timorense) mengumumkan akan mengupayakan revisi Perjanjian Celah Timor. CNRT berhati-hati dengan menjamin Australia bahwa mereka ingin melanjutkan pengembangan bersama dan kontrak perusahaan-perusahaan minyak akan tetap dihargai.

Setelah mayoritas rakyat Timor Lorosa'e memilih kemerdekaan melalui referendum pada tahun 1999, Indonesia terpaksa meninggalkan wilayah ini. Pada bulan Desember 1999, Marí Alkatiri, wakil CNRT untuk urusan minyak, sekali lagi mengumumkan penolakan CNRT untuk semata-mata menggantikan posisi Indonesia dalam Perjanjian Celah Timor dan menegaskan keinginan mereka untuk menyelesaikan masalah batas perairan. Tetapi pada bulan Februari 2000, UNTAET menyepakati "Pertukaran Nota" sementara dengan Australia mengenai Celah Timor. "Pertukaran Nota" ini melanjutkan isi Perjanjian Celah Timor tahun 1989, menggantikan Indonesia dengan Timor Lorosa'e untuk menangani investasi minyak yang sekarang sampai dengan kemerdekaan Timor Lorosa'e.

Sebuah Kesepakatan Laut Timor yang Baru bagi Timor Lorosa'e?

Selama lebih dari satu tahun, UNTAET/Timor Lorosa'e dan Australia merundingkan bagaimana pengembangan minyak bersama akan dilanjutkan setelah kemerdekaan, ketika perjanjian "Pertukaran Nota" habis masa berlakunya. Pada 5 Juli 2001 sebuah Memorandum Saling Pengertian ditandatangani oleh wakil-wakil UNTAET dan pemerintah Australia yang secara resmi mengusulkan bahwa pada saat kemerdekaan sebuah perjanjian baru, "Rancangan Kesepakatan Laut Timor" dipertimbangkan untuk diratifikasi.

Para pemimpin politik Timor Lorosa'e berulang kali menyatakan bahwa mereka mengharapkan Kabinet dan Parlemen Timor Lorosa'e mengesahkan "Rancangan Kesepakatan Laut Timor" (kemudian disebut Rancangan, ed.) pada atau segera setelah 20 Mei 2002. Ini mungkin tidak pernah terjadi, karena Timor Lorosa'e dan Australia masih membahasnya. Juga banyak masalah belakangan dikemukakan mengenai perjanjian yang diusulkan dan apakah rancangan itu, seperti yang dinyatakan para pendukungnya, adalah yang terbaik yang dapat dicapai Timor Lorosa'e dengan Australia.

Permasalahan kunci adalah apakah Rancangan itu membahayakan setiap langkah penyelesaian batas perairan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Tim perunding UNTAET dalam perundingan tentang Laut Timor terdiri dari orang-orang internasional yang dipimpin oleh Peter Galbraith, Menteri Kabinet Urusan Politik dan Laut Timor, dan pemimpin Timor Lorosa'e dipimpin oleh Menteri Ekonomi Pemerintah Transisi, Marí Alkatiri. Dengan perhitungan mereka sendiri, ketika tim mulai berunding, mereka berkeinginan menyelesaikan permasalahan batas perairan terlebih dulu. Tetapi Australia menolak untuk membahas perbatasan, hanya menyetujui untuk membahas bagaimana membagi hasil pendapatan di Wilayah A berdasarkan perjanjian yang lama (sekarang disebut Wilayah Pengembangan Minyak Bersama, Joint Petroleum Development Area).

Seperti yang dijelaskan oleh Galbraith dan Alkatiri, tim negosiasi Timor Lorosa'e selanjutnya memutuskan untuk meneruskan dengan menempuh dua jalan. Pertama, memasuki kesepakatan sementara mengenai pengembangan bersama sumber minyak yang tidak memutuskan batas perairan, tetapi akan memungkinkan Timor Lorosa'e segera memperoleh keuntungan dari operasi minyak. Kedua, mengajukan klaim batas perairan saat kemerdekaan dan melakukan perundingan batas perairan dengan Indonesia dan Australia. Menentukan dahulu batas perairan, menurut mereka, akan memakan waktu yang terlalu lama yang berarti hilangnya pendapatan segera untuk Timor Lorosa'e. Rancangan yang muncul diajukan sebagai perjanjian sementara untuk memfasilitasi pengembangan minyak dengan segera sambil menyelesaikan masalah-masalah batas perairan.

Seminar yang diselenggarakan di Dili baru-baru ini (23 Maret 2002) disponsori oleh PetroTimor (lihat PetroTimor: Sejarah Kuno?) menyajikan informasi yang berbeda, mengangkat keprihatinan mengenai Rancangan yang diusulkan dan apa kerugian Timor Lorosa'e jika kehilangan pendapatan. Menurut para pakar industri minyak yang berbicara dalam seminar itu, penandatangan Rancangan ini akan membahayakan penyelesaian batas perairan Timor Lorosa'e menurut prinsip-prinsip hukum internasional. Dalam seminar itu, para pakar mengemukakan bahwa dengan penandatangan Kesepakatan ini, klaim Australia akan lebih kuat untuk mempertahankan batas dalam perjanjian sebagai batas perairan internasional, yang dengan demikian menjamin hak Australia atas beberapa ladang minyak dan gas yang paling besar dan paling bernilai, yakni ladang the Greater Sunrise dan Lamenaria-Corallina dengan potensi pendapatan sampai US$ 38 milyar.

Peta 2: Rancangan Laut Timor dan Wilayah-Wilayah yang Diperselisihkan

Dua hari setelah seminar ini, pemerintah Australia menarik diri dari proses hukum penyelesaian batas perairan melalui Mahkamah Internasional dan penyelesaian perselisihan di bawah UNCLOS, mengatakan bahwa "sikap kuat Australia adalah bahwa setiap perselisihan batas perairan paling baik diselesaikan melalui perundingan daripada melalui jalur hukum."

Isi "Rancangan Kesepakatan Laut Timor"

Rancangan ini mencakup pengembangan minyak di wilayah yang disebut Wilayah Pengembangan Minyak Bersama (Joint Petroleum Development Area, JPDA), yang dalam Perjanjian Celah Timor antara Australia dan Indonesia disebut Wilayah A. Menurut perjanjian yang diusulkan Timor Lorosa'e akan memperoleh 90% royalti minyak dan gas dari JPDA, yang merupakan kemajuan nyata dari pembagian 50% dalam Perjanjian Celah Timor. ("Royalti" adalah persentase dari keuntungan yang diterima oleh masing-masing pihak. Perusahaan minyak memperoleh kira-kira 50% dari seluruh keuntungan produksi; 50% sisanya dibagi antara Timor Lorosa'e dan Australia seperti yang disebutkan oleh Rancangan). Karena ladang Greater Sunrise melintasi garis batas JPDA, maka disusun sebuah kesepakatan "unitisasi" khusus (unititasi berarti melihat ladang sebagai satu unit atau kesatuan). Karena sekitar 20% ladang berada di dalam JPDA, Rancangan memberikan 90% pendapatan kepada Timor Lorosa'e dari 20% produksi (yaitu 18%) di Greater Sunrise.

Dalam hal lapangan kerja, Rancangan menyatakan bahwa akan ada "tindakan yang memadai ... untuk menjamin bahwa lapangan kerja di dalam JPDA akan diberikan kepada warganegara atau kepada penduduk tetap Timor Lorosa'e." Tetapi, para pengacara buruh di Timor Lorosa'e dan Australia mengkhawatirkan bahwa ini terlalu umum untuk bisa dilaksanakan dengan efektif.

Dalam hal kontrak dengan perusahaan-perusahaan minyak, yang sekarang sama dengan Perjanjian 1989 (kecuali Timor Lorosa'e yang telah menggantikan Indonesia), Rancangan ini memungkinkan Timor Lorosa'e menarik pajak perusahaan-perusahaan atas bagian minyaknya sesuai dengan ketentuan Timor Lorosa'e. Hal ini memberi kekuasaan kepada Timor Lorosae wewenang untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dengan menetapkan pajak yang tinggi, sebuah kekuasaan yang antara lain oleh Phillip Petroleum diprotes keras. Perusahaan-perusahaan perminyakan yang memulai aktivitas di bawah syarat-syarat Rancangan ini akan bisa memulai bekerja di ladang minyak dan gas di laut Timor dengan pengertian bahwa kondisi aktivitas mereka tidak akan berubah. Galbraith dan Alkatiri mencatat perlunya perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Laut Timor untuk mengetahui bahwa investasi mereka aman, walaupun di masa mendatang ada perubahan batas negara. Sementara Rancangan ini memperbolehkan aspek-aspek komersial dirundingkan sesudah perjanjian ini ditandatangani, ada tekanan dari Australia terhadap Timor Lorosa'e untuk menyelesaikan masalah-masalah komersial yang terperinci sebelum penandatangan.

Mengenai masalah batas negara, perjanjian yang diusulkan menyatakan bahwa "Tidak ada yang termuat dalam Rancangan ini ... yang bisa ditafsirkan merugikan atau mempengaruhi posisi Timor Lorosa'e atau Australia atas atau hak yang berhubungan dengan perbatasan dasar laut, atau hak mereka masing-masing atas dasar laut," dan "Rancangan ini akan berlaku sampai ada batas perairan permanen antara Timor Lorosa'e dan Australia atau berlaku untuk 30 tahun." Banyak pengamat khawatir bahwa Australia akan menolak tuntutan Timor Lorosa'e atas batas perairan yang lebih luas, dan memblokir atau mengelak penyelesaian konflik ini selama 30 tahun, yang dalam waktu itu ladang minyak dan gas akan habis ditambang, dengan Australia memperoleh pendapatan dari ladang yang paling kaya.

Rancangan ini juga menyatakan menghormati "hukum internasional seperti yang termuat dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa." Penolakan Australia baru-baru ini terhadap Mahkamah Internasional dan pasal-pasal tentang batas perairan Konvensi Hukum Laut PBB bertentangan, atau setidak-tidaknya menyebabkan komplikasi rancangan bagian ini.

Dalam sebuah opini hukum yang dibuat oleh PetroTimor pada bulan April 2002, tiga pakar hukum yang diakui internasional mengatakan bahwa meskipun ada ketentuan ini, "dalam prakteknya [Rancangan] pasti memandulkan klaim Timor Lorosae atas wilayah-wilayah di luar JDPA yang diusulkan." Menurut opini mereka, jika penentuan batas dalam perjanjian itu "dianggap merupakan kesepakatan yang bisa diterima oleh Australia dan Timor Lorosa'e ketika mereka memasuki perjanjian tersebut, tidak mungkin bahwa suatu pengadilan … akan menganggap batas tersebut tidak adil."

Menurut Alkatiri dan lain-lain pada tim perunding UNTAET/Timor Lorosa'e, ini berkontradiksi dengan nasehat pakar hukum utama mereka yang mengatakan bahwa dalam Rancangan jelas disebutkan bahwa tidak memutuskan atau berdampak pada batas perairan Timor Lorosa'e nantinya. Dalam sebuah wawancara dengan Lao Hamutuk, Alkatiri menyatakan keprihatinan bahwa PetroTimor menyebarkan disinformasi untuk keuntungan mereka sendiri. Ia menjelaskan bahwa tim perunding sangat baik pengetahuannya dan sangat mengetahui persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penyelesaian batas perairan melalui proses pengadilan internasional, dan karena itu memberi prioritas pada perundingan. Seperti Indonesia, yang tidak pernah mengakui yurisdiksi pengadilan internasional, Australia punya hak untuk tidak mengakui pengadilan tersebut. Australia, demikian Alkatiri, "menggunakan apa yang akan dengan paling baik mempertahankan kepentingan mereka dan kami harus menggunakan apa saja yang paling bisa membela hak-hak kami."

Pemerintah Australia dan perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Laut Timor sedang mendesak Timor Lorosa'e untuk segera meratifikasi Rancangan tersebut. Namun, banyak anggota calon Parlemen Timor Lorosa'e tidak merasa bahwa mereka punya informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang penting ini. Begitu ditandatangani, perjanjian ini tidak mudah untuk dibatalkan.

Memahami perlunya suatu kerahasiaan dalam melakukan perundingan-perundingan yang peka, juga sangat penting bahwa rincian dari perundingan tersebut yang tidak mengorbankan strategi atau posisi Timor Lorosa'e dalam perundingan, harus dibuka untuk umum. Informasi publik, pada setiap tahap perundingan, juga harus diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang bisa dipahami banyak orang Timor Lorosa'e (naskah Rancangan yang diusulkan ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris).

Dalam perundingan-perundingan, kami sangat mendorong pemerintah Timor Lorosa'e untuk memperoleh penasehat yang terpercaya yang memberikan keahlian yang sudah terbukti di berbagai bidang yang relevan. Juga sangat penting agar sebanyak mungkin orang Timor Lorosa'e diikutsertakan dalam semua bagian proses ini untuk memberikan pengalaman dan membangun kapasitas.

Ketika Timor Lorosa'e merayakan kemerdekaan, para pemimpin negara baru ini harus memperlihatkan komitmen mereka pada tranparansi, informasi umum, dialog, dan proses demokratik. Sumber minyak dan gas di Laut Timor adalah milik semua orang Timor Lorosa'e dan merupakan simbol potensi Timor Lorosa'e untuk kemandirian dan keadilan.

PetroTimor: Sejarah Kuno?

Banyak ahli yang akhir-akhir ini mengajukan pertanyaan seputar pengembangan minyak di Celah Timor yang dibawa ke sini oleh PetroTimor, sebuah perusahan yang berbasis di Amerika Serikat. PetroTimor mulai terlibat dalam pengembangan minyak Timor Lorosa'e lebih daripada tiga puluh tahun lalu _ dan keterlibatan mereka sekarang bisa berdampak luas.

PetroTimor adalah bagian dari Oceanic Exploration, Inc., sebuah perusahan minyak kecil berpusat di Denver, Amerika Serikat. Oceanic Exploration adalah milik General Atomics, sebuah perusahan besar Amerika Serikat yang terlibat dalam kontrak untuk militer, tenaga nuklir, dan elektronik. Oceanic Exploration pernah melakukan explorasi minyak di Yunani, Bolivia, Taiwan, dan tempat-tempat lain.

Menurut PetroTimor, Portugal memberikan konsesi kepada mereka untuk mengeksplorasi minyak di Laut Timor pada bulan Desember 1974, dengan imbalan Timor Lorosa'e memiliki 20% saham perusahan PetroTimor. Timor Lorosa'e, yang waktu itu adalah wilayah jajahan Portugis, diperhitungkan akan merdeka dalam waktu beberapa tahun lagi. Perusahaan ini diberi hak ekslusif untuk mengeksplorasi dan pengembangan wilayah dari pantai selatan Timor Lorosa'e sampai garis tengah antara Timor dan Australia, dengan batas perairan kira-kira sama dengan wilayah bersama 1989 yang sekarang diberi nama Joint Petroleum Development Area (lihat peta). Perusahan ini mulai mengeksplorasi wilayah ini pada 1975, mengidentifikasi ciri-ciri utama di ladang yang sekarang disebut Bayu-Undan dan Greater Sunrise.

Ketika Indonesia menginvasi pada akhir tahun yang sama, kesepakatan PetroTimor menjadi tidak berarti karena Portugal tidak lagi menguasai Timor Lorosa'e. Perusahan ini dipindahkan dari Dili, dan menghilang sampai bulan Juni 2001, dan tidak berperan dalam perjuangan kemerdekaan Timor Lorosa'e. Tetapi ketika Timor Lorosa'e yang akan segera merdeka bersiap menandatangani Perjanjian Laut Timor dengan Australia, PetroTimor menegaskan kembali tuntutannya dalam usaha yang gagal untuk mengganggu negosiasi itu.

Pada bulan Agustus 2001, PetroTimor mengajukan gugatan hukum terhadap Phillips Petroleum serta pemerintah Indonesia dan Australia di pengadilan Australia, meminta ganti rugi sebesar lebih dari US$1.5 milyar atas pengambil-alihan hak milik mereka. Dalam gugatan ini, yang belum diputuskan pengadilan, PetroTimor menyatakan bahwa dengan perginya Indonesia dari Timor Lorosa'e konsesi mereka harus dikembalikan, dan semua perjanjian yang dibuat dengan perusahaan-perusahaan minyak oleh Australia dan Indonesia selama pendudukan tidak sah lagi. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak sedang berusaha mengganggu rencana-rencana dan kontrak-kontrak yang sekarang, tetapi hanya mau meminta pembayaran atas harta-benda milik mereka.

PetroTimor juga mendekati pemerintah Timor Lorosa'e memintanya untuk menolak batas-batas Perjanjian Celah Timor dan menuntut batas-batas yang lebih luas sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut. Perusahan ini juga mengajukan gagasan tentang pemasangan jalur pipa dan kilang pencairan LNG di Timor Lorosa'e, bukan jalur pipa ke Darwin atau kilang di tengah laut. Lao Hamutuk akan menguraikan hal ini dalam Bulletin edisi mendatang.

PetroTimor bisa memperoleh keuntungan besar dengan mengganggu kesepakatan yang sedang diusulkan sekarang, dan mereka tidak akan kehilangan apa pun. Mereka telah menawarkan untuk membayar pengacara-pengacara agar Timor Lorosa'e bisa mengajukan gugatan mengenai batas laut ke pengadilan. Sebagai pengganti untuk dilepaskannya konsesi yang mereka peroleh pada 1974, PetroTimor mengatakan bahwa mereka "berharap memperoleh bagian dari pendapatan yang akan diperoleh Timor Lorosae dengan perluasan batas landas laut Timor Lorosae, yang sekarang pendapatan ini menjadi bagian Australia." Perusahaan ini menawarkan sahamnya sebesar 20% kepada pemerintah Timor Lorosa'e dan berjanji akan menginvestasikan 20% dari keuntungannya dalam bisnis di Timor Lorosa'e.

Penyajian PetroTimor dalam seminar pada 23 Mei di Dili mengabaikan fakta-fakta kunci seperti gugatan PetroTimor di Australia. Tetapi, masalah-masalah yang mereka angkat itu penting sekali. Dan ketika pemerintah Timor Lorosa'e memutuskan mengajukan masalah batas laut ke pengadilan, mereka harus mempertimbangkan tawaran PetroTimor _ bersama dengan yang lain-lain _ di antara sumber-sumber untuk bantuan hukum.

Editorial: Australia Stop Mencuri Minyak Timor Leste

Sejumlah faktor akan menentukan kesuksesan kemerdekaan Timor Lorosa'e dalam membangun dan memelihara masyarakat yang menjamin tingkat pengembangan sosial ekonomi yang sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional bagi seluruh rakyatnya. Salah satu faktor yang paling penting adalah jumlah pendapatan yang dihasilkan perekonomian nasionalnya. Dalam hal ini, pertarungan tanpa henti antara Australia dan Timor Lorosa'e atas penguasaan kandungan minyak dan gas alam di Celah Timor merupakan satu hal yang paling penting dan menentukan.

Walaupun Timor Lorosa'e sedang menantikan kemerdekaan, Australia sekali lagi berusaha merampas hak sah negara ini atas kekayaan alamnya sama dengan yang dilakukan pemerintah Canberra secara memalukan ketika menandatangani Perjanjian Celah Timor pada 1989 dengan penguasa pendudukan Indonesia. Seperti hal yang menjadi jelas di bulan Maret pada sebuah seminar mengenai Celah Timor di Dili, batas Barat-Timur Celah Timor ditarik dengan cara yang tidak adil yang menjamin kontrol Australia atas sejumlah kandungan terbesar seperti Greater Sunrise dan Laminaria/Corallina. Seandainya perbatasan ditentukan mengikuti hukum internasional, kandungan ini sebagian besar akan menjadi milik Timor Lorosa'e.

Walaupun mustahil untuk mengetahui dengan jelas berapa besar pendapatan yang diperoleh Timor Lorosae dari Celah Timor karena naik-turunnya harga internasional, diperkirakan US$ 8 milyar akan masuk ke perbendaharaan nasional di bawah perjanjian sekarang ini yang berlaku selama beberapa dasawarsa mendatang. Namun, kalau perjanjian dibuat berdasarkan hukum internasional, Timor Lorosa'e akan memperoleh lebih dari US$ 35 milyar. Sementara bagi Australia, perbedaan itu sangat berarti, bagi Timor Lorosa'e perbedaan itu akan merupakan perbedaan antara tetap terbelit kemiskinan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sosial ekonomi seluruh warganegara.

Dalam mengantisipasi kemungkinan upaya Dili untuk merundingkan ulang perbatasan, baru-baru ini Canberra mengumumkan menarik diri dari mekanisme penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan perbatasan laut Mahkamah Internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Perubahan bertentangan langsung dengan Rancangan Perjanjian Laut Timor antara Australia dan Timor Lorosa'e 5 Juli 2001; hal ini juga menunjukkan Australia tidak berniat membiarkan Timor Lorosa'e mendapatkan bagian yang adil dari kandungan minyak dan gas alam di Laut Timor. Dengan bahasa yang merendah, Ketua Menteri Marí Alkatiri, menyebut tindakan Canberra "suatu tanda kurangnya kepercayaan kepada kami, dan satu tindakan yang tidak bersahabat."

Australia menegaskan bahwa apa yang mereka pandang sebagai mekanisme permusuhan seperti Mahkamah Internasional itu tidak mereka anggap sebagai mekanisme yang baik untuk menyelesaikan ketidaksepakatan antar negara tetangga. Sebaliknya, Canberra memperjuangkan negosiasi bilateral. Namun ini jelas suatu penggunaan tangan besi terhadap Timor Lorosa'e yang jauh lebih lemah agar menerima kesepakatan yang tidak adil ini. Canberra sangat mengetahui bahwa Dili berada di bawah tekanan yang luar biasa untuk menjamin agar pendapatan dari Celah Timor mulai masuk ke kas Timor Lorosa'e yang miskin secepat mungkin dan untuk memelihara hubungan yang baik dengan tetangga di sebelah selatan yang kuat dan kaya-raya. Australia berharap Timor Lorosa'e hanya punya ruang berunding yang sempit dari posisi yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.

Parlemen Timor Lorosa'e berada di bawah tekanan besar untuk menandatangani Rancangan Kesepakatan Laut Timor dan secepat mungkin mengubahnya menjadi pernjanjian. Parlemen harus melawan tekanan semacam ini. Sementara Australia mengaku bahwa penandatangan perjanjian ini tidak membuat hilangnya kemampuan kedua negara untuk melakukan negosiasi ulang perbatasan barat-timur di kemudian hari, banyak pakar hukum internasional berpendapat bahwa perjanjian tersebut menutup kemungkinan ini. Oleh karena itu, pemimpin-pemimpin politik Timor Lorosa'e harus menuntut waktu yang cukup untuk diskusi publik dan opini-opini legal yang independen menyangkut masalah ini. Pada saat yang sama, perundingan-perundingan dengan Australia dan/atau dengan perusahaan-perusahaan minyak multinasionl sedapat mungkin harus transparan dan partisipatif.

Pemimpin-pemimpin Timor Lorosa'e yang terlibat dalam perundingan selama dua tahun ini perlu menjelaskan tentang proses perundingan tersebut dan mereka harus terbuka untuk diskusi publik. Ada banyak pertanyaan yang belum dijawab dengan jelas, dan banyak masalah yang belum dijelaskan secara memadai. Misalnya, sejumlah pemimpin Timor Lorosa'e telah lama menyadari ketidakadilan perbatasan Barat-Timur Celah Timor. Ini menimbulkan pertanyaan mengapa mereka baru mulai mengangkat masalah itu secara publik setelah seminar bulan Maret lalu di Dili.

Lao Hamutuk, menyerukan pemerintah Australia untuk menunjukkan komitmennya pada kekuasaan hukum dan untuk menyetujui batas laut melalui jalur hukum internasional. Secara bersamaan, kami menyerukan kepada sektor-sektor masyarakat sipil Australia yang pro-Timor Lorosa'e dan gerakan solidaritas internasional untuk waspada dan aktif mempertahankan kepentingan Timor Lorosa'e. Perebutan atas kekayaan alam di Celah Timor adalah pertarungan yang penting dan menetukan dalam perjuangan Timor Lorosa'e bagi penentuan nasib sendiri yang masih berlangsung sekarang. Canberra berperan penting dalam menunda kemerdekaan politik Timor Lorosa'e dari tahun 1975 sampai 1999. Karena kemerdekaan Timor Lorosa'e sudah di ambang pintu, Australia tidak bisa dibiarkan merusak masa depan negara baru ini.

The Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis (Lao Hamutuk)
Institutu Timor-Leste ba Analiza no Monitor ba Dezenvolvimentu
Rua D. Alberto Ricardo, Bebora, Dili, Timor-Leste
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste
Tel: +670-3321040 or +670-77234330
email: 
info@laohamutuk.org    Web: http://www.laohamutuk.org    Blog: laohamutuk.blogspot.com